Sumatera Barat, seriusnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memacu pelaksanaan proyek infrastruktur daerah melalui percepatan pemanfaatan alokasi tambahan Dana Transfer ke Daerah. Penyaluran dana alokasi khusus ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemenuhan sarana publik di berbagai wilayah.
Alokasi tambahan Dana Transfer ke Daerah yang diterima Pemprov Sumbar pada tahun ini mencapai nilai total sebesar Rp534,98 miliar. Sebanyak Rp258,45 miliar dari keseluruhan dana tersebut dialokasikan secara khusus melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR).
Dinas BMCKTR mengelola alokasi anggaran tersebut untuk membiayai sebanyak 18 program strategis infrastruktur. Program-program prioritas tersebut tersebar secara berimbang di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armizoprades menyampaikan bahwa sebagian besar pengerjaan proyek strategis tersebut sudah mulai berjalan. Pihaknya terus memantau pergerakan pengerjaan fisik maupun kelengkapan administrasi seluruh paket kegiatan di lapangan.
Hingga tanggal 31 Juli 2026, pencapaian realisasi keuangan tercatat sudah menyerap anggaran sebesar Rp20.843.681.720. Angka penyerapan keuangan tersebut setara dengan 8,06 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp258,45 miliar.
Sementara itu, capaian realisasi pengerjaan fisik di lapangan saat ini telah berhasil menyentuh angka 20,53 persen. Pihak dinas memastikan seluruh pengerjaan proyek berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan.
Armizoprades memberikan keterangan resmi tersebut di Kota Padang pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk menuntaskan seluruh paket pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan.
Rincian Alokasi Dana Utama Program Infrastruktur Sumatera Barat
Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan dana tersebut untuk menyokong kebutuhan dasar infrastruktur publik yang menyentuh masyarakat. Berbagai sektor prioritas mendapatkan suntikan dana guna meningkatkan standar pelayanan fasilitas umum daerah.
Program strategis tersebut mencakup peningkatan sistem penyediaan air minum serta pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Payakumbuh. Selain itu, pemerintah juga menggarap pembangunan sistem drainase perkotaan secara terpadu di kawasan pemukiman.
Pekerjaan fisik juga meliputi rehabilitasi serta rekonstruksi jaringan jalan provinsi dan pembangunan serta penggantian jembatan. Petugas di lapangan juga melakukan pemeliharaan rutin jalan, pengadaan Jembatan Bailey, hingga penguatan tata ruang.
Alokasi Anggaran Perbaikan Jalan Serta Pembangunan Jembatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan porsi anggaran paling besar untuk proyek rehabilitasi jalan provinsi. Pagu anggaran khusus rehabilitasi jalan daerah tersebut menyerap dana mencapai nilai Rp104,39 miliar.
Selanjutnya, alokasi anggaran untuk pekerjaan rekonstruksi jalan provinsi dipatok sebesar Rp49,03 miliar. Pengerjaan rekonstruksi ini bertujuan untuk memperbaiki daya dukung struktur jalan yang rusak di wilayah Sumbar.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran penggantian jembatan dengan nilai total mencapai Rp28,68 miliar. Sementara untuk proyek pembangunan jembatan baru, alokasi dana yang disiapkan adalah sebesar Rp26,73 miliar.
Pemerintah provinsi menyiagakan anggaran sebesar Rp14,20 miliar khusus untuk agenda pengadaan fasilitas Jembatan Bailey. Di samping itu, proyek pemeliharaan rutin jalan provinsi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp15,85 miliar.
Target Tuntas Pengerjaan Seluruh Proyek Infrastruktur Desember 2026
Armizoprades menegaskan bahwa perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan pengerjaan fisik di lapangan secara umum berjalan tepat waktu. Pihaknya rutin melakukan evaluasi berkala untuk memastikan setiap kontraktor bekerja sesuai standar teknis.
Ia menjelaskan bahwa persentase realisasi fisik sebesar 20 persen tidak menandakan adanya keterlambatan pengerjaan proyek. Sebagian besar paket kegiatan saat ini masih menyelesaikan tahapan administrasi, pengadaan, dan teknis operasional.
Setiap pelaksanaan kegiatan harus melewati rangkaian mekanisme teknis yang baku sesuai aturan perundang-undangan berlaku. Prosedur tersebut menjadi dasar penting agar hasil pembangunan memiliki standar mutu dan pertanggungjawaban yang jelas.
Jajaran Dinas BMCKTR menyatakan rasa optimistis mampu menyelesaikan seluruh pengerjaan target fisik pada Desember 2026. Pengawasan ketat terus berjalan agar seluruh program infrastruktur tuntas tanpa melampaui batas waktu anggaran.
Pelaksanaan pengerjaan proyek fisik di lapangan berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap kelancaran mobilitas warga harian. Pihak dinas menyadari dampak penyempitan arus lalu lintas di sekitar lokasi pengerjaan jalan maupun jembatan.
Armizoprades menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh warga masyarakat atas ketidaknyamanan lalu lintas yang timbul. Ia memohon pengertian serta dukungan penuh warga demi kelancaran proses percepatan pembangunan infrastruktur daerah.(ar)
