Kemenhaj Sumbar Perketat Pengawasan Biro Umrah Ilegal untuk Lindungi Jemaah

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 10 Agustus 2026 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jemaah Umrah.(poto: padangkita.com).

Jemaah Umrah.(poto: padangkita.com).

Sumatera Barat, seriusnews.id – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat memperketat pengawasan biro umrah ilegal secara masif. Langkah preventif dan represif ini menyasar agen perjalanan yang nekat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan mutlak bagi masyarakat. Pihaknya tidak menoleransi praktik travel bodong yang berpotensi merugikan calon jemaah sebelum maupun saat beribadah di Tanah Suci.

Upaya Kemenhaj Sumbar Menertibkan Travel Umrah Tanpa Izin

Hingga saat ini Kemenhaj Sumbar mencatat hanya 62 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang mengantongi izin resmi. Fakta tersebut mengharuskan calon jemaah untuk selalu waspada serta selektif dalam memilih agen penyelenggara ibadah.

Tim Bina dan Pengendalian Kanwil Kemenhaj Sumbar telah menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah daerah. Petugas mendatangi langsung beberapa kantor agen perjalanan di Kabupaten Solok dan Kota Padang Panjang.

Di Kabupaten Solok, petugas menemukan modus pelanggaran berupa pencatutan nama PPIU resmi oleh agen bodong. Praktik berbahaya ini bertujuan memanipulasi persepsi masyarakat seolah-olah agen tersebut beroperasi secara legal.

Baca Juga :  Hari Bhayangkara ke-80, Ditlantas Polda Sumbar Mulai Program Bedah Rumah di Padang

Pihak agen berdalih tidak berniat memanfaatkan identitas travel lain dan langsung melepas seluruh atribut promosi. Namun, Rifki menegaskan bahwa kelengkapan legalitas operasional merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Biro yang belum berizin dilarang keras menjalankan kegiatan operasional maupun mencatut identitas biro lain. Rifki menyampaikan penegasan tersebut saat memberikan keterangan resmi kepada awak media pada Minggu (9/8/2026).

Langkah tegas ini merujuk pada Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026. Aturan tersebut memuat standar kegiatan usaha, mekanisme pengawasan, hingga sanksi administratif sektor keagamaan.

Evaluasi Pembekalan Manasik dan Kasus Jemaah Padang Panjang

Pengawasan ketat di Kota Padang Panjang merespons insiden seorang jemaah yang sempat berurusan dengan aparat Arab Saudi. Aparat keamanan setempat mengamankan jemaah asal Sumbar tersebut saat mengantre pembagian makanan gratis.

Kemenhaj Sumbar langsung mendatangi kantor biro perjalanan terkait untuk melakukan klarifikasi serta evaluasi menyeluruh. Pemeriksaan tersebut mencakup legalitas, materi manasik, sistem pendampingan, hingga penanganan krisis jemaah di luar negeri.

Biro perjalanan tersebut terbukti memberikan pendampingan maksimal hingga mengurus pembebasan jemaah ke Tanah Air. Meski demikian, Kemenhaj tetap memberikan catatan evaluasi keras terkait kualitas edukasi dan pembekalan jemaah.

Baca Juga :  Kapal Mentawai Fast Kandas di Muaro Padang, 306 Penumpang Berhasil Dievakuasi Selamat

Rifki meminta biro perjalanan memperdalam materi edukasi mengenai tata tertib dan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Edukasi tersebut harus berjalan sungguh-sungguh dan tidak sekadar menjadi formalitas belaka sebelum keberangkatan.

Imbauan Kemenhaj Agar Calon Jemaah Selalu Waspada

Jemaah umrah wajib memahami aturan hukum negara tujuan agar tidak menghadapi persoalan akibat ketidaktahuan. Pengetahuan yang cukup akan menjamin keselamatan serta kenyamanan jemaah selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Kemenhaj Sumbar mengimbau seluruh calon jemaah agar selalu menggunakan rasionalitas dan prinsip kehati-hatian. Masyarakat harus memastikan nama biro terdaftar dalam daftar 62 PPIU resmi di Sumatera Barat.

Calon jemaah juga perlu mengecek kejelasan sosok penanggung jawab perjalanan sebelum menyerahkan uang muka. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran harga paket umrah yang tidak masuk akal.

Pemerintah berjanji akan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas seluruh travel yang melanggar aturan. Langkah penertiban ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perjalanan ibadah umrah yang aman, tertib, dan transparan.(ar)

Berita Terkait

Vasko Ruseimy Resmi Jabat Waketum BPP HIPMI Periode 2026–2029
Pemko Pariaman Fasilitasi KPR FLPP untuk ASN hingga Tenaga Kontrak
Kementerian PU Kebut 108 Proyek Pemulihan Bencana Sumatera Barat
PLN Sumbar Edukasi Warga Palangki Cegah Bahaya Listrik Rumah Tangga
Bibit Siklon 96S Picu Cuaca Ekstrem di Indonesia Hari Ini
OJK Resmi Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota
Wisatawan Hilang di Pantai Cermin Pariaman Ditemukan Meninggal
Remaja 15 Tahun Tenggelam di Sungai Mega Permai Padang Saat Mandi
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:03 WIB

Vasko Ruseimy Resmi Jabat Waketum BPP HIPMI Periode 2026–2029

Sabtu, 21 November 2026 - 15:54 WIB

Pemko Pariaman Fasilitasi KPR FLPP untuk ASN hingga Tenaga Kontrak

Sabtu, 21 November 2026 - 14:36 WIB

PLN Sumbar Edukasi Warga Palangki Cegah Bahaya Listrik Rumah Tangga

Sabtu, 21 November 2026 - 14:24 WIB

Bibit Siklon 96S Picu Cuaca Ekstrem di Indonesia Hari Ini

Jumat, 20 November 2026 - 16:06 WIB

OJK Resmi Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB