Padang, seriusnews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengumandangkan strategi baru untuk memacu perekonomian Sumatera Barat. Ia melihat potensi dana perantau Minangkabau yang menembus angka Rp20 triliun sebagai pemantik utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu mengarahkan modal raksasa ini ke sektor produktif, bukan sekadar membiarkannya menguap untuk konsumsi harian.
Bima menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran pada Senin, 2 November 2026. Ia memuji langkah Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang cepat mengumpulkan para kepala daerah untuk menyatukan visi pembangunan berbasis kekuatan wilayah.
Menurut Bima, Sumbar memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target ekonomi nasional. Namun, pemerintah kabupaten dan kota harus berani melepaskan ketergantungan dari APBD dan mulai membangun ekosistem bisnis mandiri. Dana perantau Minangkabau Sumbar ini dapat memperkuat pembangunan infrastruktur vital serta membuka ruang investasi jangka panjang.
Bangkit dari Bencana Menuju Target Ekonomi 8 Persen
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyambut dorongan tersebut dengan mematok target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029. Langkah agresif ini menjadi tumpuan utama untuk memulihkan kondisi finansial daerah pascabencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu. Bencana alam tersebut sempat melumpuhkan enam daerah penyokong utama ekonomi Sumbar dengan total kerugian mencapai Rp33,52 triliun.
Meski menghadapi ujian berat, denyut nadi perekonomian daerah kini memperlihatkan sinyal positif. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumbar bergerak naik sebesar 5,02 persen pada triwulan I 2026 dan 4,54 persen pada triwulan II 2026. Hasil ini membawa capaian kumulatif semester I berada di angka 4,77 persen.
Mahyeldi meminta seluruh kepala daerah segera mengeksekusi rencana aksi yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Pemprov Sumbar memprioritaskan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan hilirisasi industri, serta perluasan akses pasar bagi UMKM lokal. Pihaknya ingin memastikan pertumbuhan angka statistik ini selaras dengan pembukaan lapangan kerja baru dan penurunan angka kemiskinan.
Dukungan serupa datang dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Ia menyarankan pemda memadukan usaha kecil dengan jaringan industri berskala besar. Sonny mencontohkan keberhasilan Jepang yang mengintegrasikan UMKM komponen ke dalam rantai pasok otomotif global, sebuah model yang sangat cocok diterapkan di Bumi Minang. BPS juga siap mengawal validitas data lewat Sensus Ekonomi 2026 agar setiap kebijakan daerah tepat sasaran.(ar)
