OJK Resmi Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 16:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Izin usaha BPR Labuh Gunung dicabut.(poto: ist).

Izin usaha BPR Labuh Gunung dicabut.(poto: ist).

LIMA PULUH KOTA, seriusnews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung. Lembaga perbankan ini beroperasi di Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Dewan Komisioner OJK menerbitkan keputusan tersebut melalui Surat Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026. Langkah tegas ini memperkuat industri perbankan nasional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Kronologi Pengawasan dan Penurunan Status Kesehatan Bank

Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah menempatkan BPR LPN Labuh Gunung dalam pengawasan khusus selama setahun terakhir. Regulator menetapkan bank ini berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP) sejak 5 November 2025 lalu.

Penetapan status awal tersebut terjadi karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank merosot di bawah 12 persen. OJK memberikan tenggat waktu cukup agar pengurus dan pemegang saham segera membenahi masalah permodalan serta likuiditas.

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Sumbar 27 Juni 2026: BMKG Prediksi Hujan Malam di Sejumlah Wilayah

Kebijakan pengawasan ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah. Sayangnya, seluruh upaya perbaikan internal tidak membuahkan hasil hingga batas waktu berakhir.

Kondisi finansial yang terus memburuk memaksa OJK meningkatkan status bank menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026. Pengurus dan pemegang saham kembali gagal menyelamatkan kinerja keuangan perusahaan pada fase krusial ini.

Proses Likuidasi Aset dan Penjaminan Dana Nasabah

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) langsung mengambil alih penanganan BPR LPN Labuh Gunung setelah upaya penyehatan gagal total. LPS mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 157/ADK3/2026 pada 10 November 2026 untuk mengeksekusi proses likuidasi.

Selanjutnya, LPS meminta OJK mencabut izin usaha bank perkreditan rakyat tersebut. OJK segera menindaklanjuti permintaan resmi itu sesuai ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Baca Juga :  Tanggul Jebol Picu Banjir Parah Rendam Ratusan Rumah di Padang

Kini, LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus menuntaskan proses likuidasi seluruh aset perusahaan. Pelaksanaan tugas ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK mengimbau seluruh nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang menghadapi penutupan operasional bank ini. LPS menjamin penuh simpanan dana masyarakat di sektor perbankan sesuai persyaratan yang berlaku.

Masyarakat tidak perlu panik dan cukup memantau pengumuman resmi dari LPS terkait jadwal verifikasi maupun pencairan klaim simpanan. Pastikan seluruh dokumen bukti kepemilikan rekening tersimpan aman untuk memperlancar proses pembayaran dana nasabah.(ar)

Berita Terkait

Vasko Ruseimy Resmi Jabat Waketum BPP HIPMI Periode 2026–2029
Pemko Pariaman Fasilitasi KPR FLPP untuk ASN hingga Tenaga Kontrak
Kementerian PU Kebut 108 Proyek Pemulihan Bencana Sumatera Barat
PLN Sumbar Edukasi Warga Palangki Cegah Bahaya Listrik Rumah Tangga
Bibit Siklon 96S Picu Cuaca Ekstrem di Indonesia Hari Ini
Wisatawan Hilang di Pantai Cermin Pariaman Ditemukan Meninggal
Remaja 15 Tahun Tenggelam di Sungai Mega Permai Padang Saat Mandi
Bupati Solok Pimpin Apel Siaga dan Gladi Posko Gunung Talang
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:03 WIB

Vasko Ruseimy Resmi Jabat Waketum BPP HIPMI Periode 2026–2029

Sabtu, 21 November 2026 - 15:54 WIB

Pemko Pariaman Fasilitasi KPR FLPP untuk ASN hingga Tenaga Kontrak

Sabtu, 21 November 2026 - 14:36 WIB

PLN Sumbar Edukasi Warga Palangki Cegah Bahaya Listrik Rumah Tangga

Sabtu, 21 November 2026 - 14:24 WIB

Bibit Siklon 96S Picu Cuaca Ekstrem di Indonesia Hari Ini

Jumat, 20 November 2026 - 16:06 WIB

OJK Resmi Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB