Jakarta, seriusnews.id – Kebutuhan dana mendesak sering kali memaksa masyarakat mencari jalan pintas lewat pinjaman online. Pelaku kejahatan finansial memanfaatkan situasi ini dengan merilis aplikasi bodong yang mencatut nama platform resmi.
Peminjam yang kurang waspada kerap terjebak promosi manis pencairan kilat tanpa syarat rumit. Padahal, jebakan tersebut membuka pintu teror penagihan kasar dan pemerasan data pribadi.
Masyarakat wajib memeriksa status legalitas platform sebelum menekan tombol persetujuan pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batasan tegas untuk memisahkan penyelenggara resmi dari sindikat rentenir digital.
Perbedaan Mencolok Fintech Resmi dan Rentenir Digital
Penyelenggara pinjaman online resmi mengantongi izin operasional langsung dari OJK serta tunduk pada POJK Nomor 40 Tahun 2024. Manajemen fintech legal wajib menempatkan sedikitnya 50 persen dewan komisaris berpengalaman minimal dua tahun di sektor keuangan.
Sebaliknya, operator pinjol ilegal beroperasi tanpa pengawasan otoritas dan kerap menyembunyikan identitas kantor fisik mereka. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bersama Siber Polri terus memburu sindikat gelap ini.
Platform legal membeberkan simulasi bunga harian serta denda keterlambatan secara terbuka sejak awal transaksi. Sementara itu, pinjol ilegal menyembunyikan potongan biaya siluman dan melipatgandakan bunga pinjaman sesuka hati.
Fintech resmi menyaring calon peminjam lewat pemeriksaan riwayat kredit yang ketat guna mengukur kemampuan bayar. Aplikasi ilegal justru mengumbar iming-iming pencairan instan hanya dengan modal foto kartu identitas.
Aturan OJK melarang keras aplikasi resmi menyedot isi ponsel nasabah di luar izin akses kamera, mikrofon, dan lokasi (CAMILAN). Pelaku pinjol ilegal melanggar privasi dengan meretas seluruh daftar kontak, galeri foto, serta riwayat percakapan korban.
Tenaga penagih platform terdaftar wajib mengantongi sertifikat resmi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sebaliknya, penagih ilegal sengaja melancarkan intimidasi brutal, ancaman pembunuhan, hingga penyebaran foto asusila.
Saluran Resmi Cek Izin dan Tindakan Darurat
Masyarakat dapat memverifikasi legalitas penyelenggara fintech secara mandiri sebelum mengajukan pinjaman. OJK memperbarui daftar entitas berizin secara berkala melalui situs resmi www.ojk.go.id.
Pengecekan cepat juga dapat berlangsung lewat pesan WhatsApp resmi OJK pada nomor 081-157-157-157. Konsumen pun dapat melayangkan pertanyaan konfirmasi langsung melalui surat elektronik resmi ke alamat Konsumen@ojk.go.id.
Warga yang telanjur terjebak aplikasi rentenir gelap perlu mengambil langkah pengamanan gawai secepat mungkin. Segera hapus aplikasi bermasalah tersebut dan ganti seluruh kata sandi akun perbankan maupun media sosial.
Simpan seluruh tangkapan layar pesan ancaman, bukti transfer dana, serta nomor telepon penagih sebagai barang bukti. Kirimkan berkas pengaduan tersebut kepada Satgas PASTI dan kantor polisi terdekat untuk proses penindakan hukum.(ar)
