Jakarta, seriusnews.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebocoran kekayaan sumber daya negara saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kampus IAI Syaichona Mohammad Cholil, Selasa (23/6/2026). Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya potensi ekonomi nasional yang tidak kembali ke masyarakat.
Dalam pidato di hadapan para kiai dan ulama, Prabowo menegaskan bahwa praktik kebocoran ekonomi tidak boleh terus terjadi. Ia menilai negara harus memastikan seluruh kekayaan alam dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Prabowo mengaku baru menyadari besarnya kebocoran kekayaan negara setelah 18 bulan menjalankan pemerintahan. Ia menyebut temuan tersebut membuatnya terkejut sekaligus prihatin.
Ia menegaskan bahwa kondisi itu tidak boleh dibiarkan berlanjut. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga kekayaan negara agar tidak hilang sia-sia.
Prabowo juga menekankan bahwa langkah yang ia ambil bukan untuk mencari kesalahan masa lalu. Namun, ia menyebut pemerintah harus memperbaiki sistem agar tidak merugikan generasi mendatang.
Paparkan Efisiensi Pembangunan Infrastruktur
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memaparkan data pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Ia menyebut pemerintah baru saja meresmikan 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.
Ia menilai angka tersebut menunjukkan potensi besar jika pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien. Menurutnya, dana yang sama dapat menghasilkan lebih banyak infrastruktur jika tidak terjadi kebocoran.
Prabowo juga menyoroti kebutuhan besar masyarakat terhadap jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan. Ia menegaskan pemerintah harus memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah dalam menertibkan sektor sumber daya alam. Ia menyebut pemerintah telah mengambil alih lebih dari 5 juta hektare lahan sawit yang melanggar aturan.
Selain itu, pemerintah juga menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Prabowo menegaskan banyak aktivitas tersebut berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan negara.
Ia menilai praktik itu merugikan negara dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah memperkuat penegakan hukum di sektor perkebunan dan pertambangan.
Tantangan Pengawasan Wilayah Luas
Prabowo mengakui bahwa penertiban aktivitas ilegal tidak berjalan mudah. Ia menyebut luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan utama dalam pengawasan sumber daya alam.
Pemerintah telah mengerahkan TNI AL, Bea Cukai, serta berbagai aparat terkait untuk memperketat pengawasan. Namun, ia mengakui penyelundupan masih terus terjadi di sejumlah titik.
Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan berhenti melakukan penindakan. Ia menyebut upaya ini membutuhkan konsistensi dan kerja jangka panjang.
Prabowo menutup pidatonya dengan penegasan soal pentingnya integritas birokrasi. Ia menekankan bahwa pemerintahan bersih menjadi kunci utama dalam menjaga kekayaan negara.
Ia menolak segala bentuk korupsi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, negara tidak akan mampu berkembang jika sumber daya terus bocor dan tidak di nikmati rakyat.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan. Ia menilai langkah ini penting agar kekayaan Indonesia benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.(ar)
