Jakarta, seriusnews.id – Pemborosan APBN disorot mahasiswa dalam aksi demonstrasi di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Mahasiswa menempatkan isu pengelolaan anggaran negara sebagai salah satu tuntutan utama kepada pemerintah.
Selain soal APBN, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menolak militerisme di ranah sipil. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak dari kritik publik.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FHUI), Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan seluruh tuntutan lahir dari hasil konsolidasi internal BEM di seluruh fakultas UI.
Menurut Anandaku, mahasiswa menyusun lima tuntutan utama sebelum aksi berlangsung. Salah satu fokus terbesar tetap mengarah pada penggunaan dan pengawasan anggaran negara.
Pemerintah Sebut Efisiensi Sudah Berjalan
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyatakan pemerintah sudah menjalankan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan tuntutan mahasiswa. Pemerintah menyoroti langkah penghematan anggaran dan perbaikan tata kelola ekonomi.
Pemerintah menjalankan efisiensi belanja negara, memperkuat ketahanan energi, mengevaluasi pelaksanaan MBG, dan membenahi struktur ekonomi nasional.
Kepala Bakom Muhammad Qodari mengatakan pemerintah mulai menerapkan efisiensi sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Qodari, pemerintah tidak melakukan pemborosan anggaran. Pemerintah justru memangkas pengeluaran di sejumlah sektor yang dinilai kurang mendesak.
“Mengenai tuntutan pertama terkait pemborosan APBN, yang di lakukan oleh Pak Prabowo selama ini justru menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Pemerintah juga mengurangi sejumlah pos belanja yang tidak masuk kategori prioritas. Langkah itu menjadi bagian dari strategi pengelolaan anggaran.
Qodari menyebut kebijakan efisiensi menghasilkan penghematan anggaran hingga sekitar Rp300 triliun.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya memangkas pengeluaran. Pemerintah juga menjalankan kebijakan untuk menekan kebocoran anggaran negara.
Salah satu strategi yang pemerintah dorong ialah pembentukan Danantara. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat memperkuat pengelolaan aset dan kekayaan negara.
Qodari menegaskan pemerintah ingin memperbaiki tata kelola keuangan secara lebih efektif. Pemerintah juga menempatkan upaya pencegahan kebocoran sebagai agenda utama.
“Kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus di dukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujar Qodari.
Isu efisiensi anggaran kini menjadi salah satu perhatian dalam respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa. Pemerintah menilai langkah penghematan sudah berjalan dan menjadi bagian dari agenda penguatan pengelolaan keuangan negara.(ar)
