Jakarta, seriusnews.id – Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan setelah mendapat dukungan luas dari kalangan siswa.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan pemerintah melanjutkan program tersebut sambil menyesuaikan pola pelaksanaannya agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Saat berkunjung ke Kudus, Sabtu, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sekitar 43,4 juta murid telah menerima manfaat MBG dari total 53,5 juta siswa di Indonesia. Jumlah itu mencapai sekitar 80,94 persen dari keseluruhan peserta didik.
Ia menyebut sebagian besar siswa mendukung keberlanjutan program karena mereka merasakan manfaat pemenuhan gizi selama menjalani kegiatan belajar.
Pemerintah Perkuat Akurasi Data Penerima
Pemerintah menghubungkan data penerima MBG dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini membantu pemerintah memetakan penerima manfaat secara lebih rinci dan terukur.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat mencatat identitas siswa berdasarkan nama, alamat, serta sekolah masing-masing. Data yang lebih lengkap membantu proses evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Pemerintah juga menggunakan data itu untuk menentukan sekolah yang paling membutuhkan dukungan program.
Pemerintah tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi mengubah pola penyalurannya.
Sekolah yang memiliki tingkat kebutuhan lebih rendah kemungkinan tidak lagi menerima program. Sebaliknya, pemerintah akan memusatkan bantuan kepada sekolah dengan kondisi siswa yang membutuhkan dukungan gizi lebih besar.
Pemerintah menargetkan penyesuaian tersebut agar manfaat program lebih merata dan penggunaan anggaran lebih efektif.
Langkah ini juga memberi ruang bagi pelaksanaan program yang lebih sesuai dengan kondisi setiap daerah.
Pemerintah tidak lagi membatasi penyediaan makanan hanya melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang bagi dapur sekolah dan kantin sekolah untuk ikut menjalankan program.
Namun, Badan Gizi Nasional tetap mengawasi dan mengoordinasikan seluruh proses pelaksanaan.
Skema ini memberi fleksibilitas kepada sekolah sekaligus menjaga standar mutu dan keamanan makanan yang diterima siswa.
Pemerintah berharap pola tersebut mempercepat distribusi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah Evaluasi Dapur Bermasalah
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kasus keracunan yang sempat muncul tidak menghentikan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah memilih mengevaluasi dapur penyedia makanan yang memicu masalah. Pemerintah juga dapat menghentikan operasional dapur yang tidak memenuhi standar.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan layanan dari dapur yang memenuhi ketentuan.
Pendekatan ini memungkinkan program terus berjalan sambil menjaga kualitas dan keamanan konsumsi siswa.
Pemerintah menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi pembangunan generasi muda Indonesia.
Abdul Mu’ti menilai peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Menurutnya, anak-anak membutuhkan kondisi fisik yang baik agar mampu belajar dan berkembang secara optimal.
Melalui program ini, pemerintah ingin mendorong lahirnya generasi yang sehat, kuat, dan siap menghadapi persaingan pada masa depan.(ar)
