Jawa Timur, seriusnews.id – Program Sekolah Rakyat di Malang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan siswa yang sempat berhenti sekolah.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di SMP Negeri 16 Malang, Jawa Timur, untuk memastikan kegiatan belajar berjalan sesuai tujuan.
Kunjungan kerja pada Jumat (12/6) itu menunjukkan langkah pengawasan pemerintah terhadap program prioritas di sektor pendidikan.
Pemerintah menempatkan pemerataan akses pendidikan sebagai fokus utama agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar.
Dalam keterangannya, Dudung menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk membantu anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah agar tetap memperoleh pendidikan.
“Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama dari program beliau. Di sini kita lihat anak yang putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari desil satu dan dua, bisa bersekolah di sini,” kata Dudung.
Dudung Pantau Langsung Aktivitas Belajar
Selama kunjungan, Dudung memasuki ruang belajar dan melihat kegiatan siswa bersama para pendamping. Ia juga berdialog dengan pihak sekolah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program.
Saat ini, penyelenggara menggunakan fasilitas SMP Negeri 16 Malang sebagai lokasi sementara. Pemerintah menyiapkan sekolah rintisan tersebut sambil melanjutkan rencana pembangunan gedung permanen di kawasan sekitar.
Langkah itu memungkinkan siswa mengikuti pembelajaran tanpa harus menunggu pembangunan sekolah selesai.
Dalam peninjauan itu, Dudung menjelaskan bahwa pemerintah masih membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait penyediaan lahan.
Ia menyebut terdapat lahan yang berpotensi mendukung pembangunan sekolah permanen. Namun, pemerintah masih perlu menyelesaikan proses koordinasi antarinstansi sebelum memulai pembangunan.
“Saya lihat ini sekolah rintisan. Sekolah rakyatnya nanti akan dibangun di sekitar sini. Masih kita komunikasikan karena ada tanah yang sebetulnya bisa digunakan, tetapi masih punya kelurahan. Nanti saya komunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum, ATR/BPN, kemudian Dinas Sosial untuk segera dibangun,” ujar Dudung.
Dudung menekankan pentingnya penyelesaian administrasi sesuai prosedur hukum. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga ketertiban proses pembangunan agar seluruh tahapan berjalan jelas dan akuntabel.
Selain memantau fasilitas, Dudung juga berbicara dengan kepala sekolah dan para pembimbing yang mendampingi siswa.
Dari hasil dialog tersebut, ia memperoleh informasi mengenai tantangan yang muncul pada tahap awal pelaksanaan program.
Meski menghadapi sejumlah kendala, sekolah terus menjalankan pembinaan karakter dan penguatan moral secara berkelanjutan.
Menurut penjelasan pendamping, beberapa siswa mulai menunjukkan perkembangan positif dan berhasil mencatatkan prestasi.
Dudung memberikan apresiasi terhadap dukungan kebutuhan belajar dan fasilitas pendidikan yang diterima para siswa dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah Tegaskan Hak Pendidikan untuk Semua Anak
Dalam kesempatan itu, Dudung kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak Indonesia.
Ia menilai setiap anak memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan tanpa hambatan ekonomi.
“Ini harapan Bapak Presiden, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Semua mempunyai hak yang sama di dalam menempuh pendidikan,” tuturnya.
Di sela kunjungan, Dudung juga memperhatikan karya lukisan salah satu siswa yang menampilkan Istana Negara dan Bendera Merah Putih.
Ia menilai karya tersebut mencerminkan semangat nasionalisme dan nilai positif yang tumbuh di lingkungan sekolah.
Melalui peninjauan ini, Kantor Staf Presiden terus mengawal Program Sekolah Rakyat agar berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor supaya lebih banyak anak dapat memperoleh akses pendidikan.(ar)
