Sumatera Barat, seriusnews.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi meluncurkan inovasi digital spm sumbar bernama SAPA SPM dan RUNDIANG SPM. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data di seluruh wilayah.
Peluncuran dua platform digital tersebut berlangsung bersamaan dengan agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan SPM Tahun 2026. Pemprov Sumbar menggelar acara penting ini bersama Tim Sekretariat Bersama Penerapan SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sumbar, Selasa (7/7/2026).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumbar, Ezeddin Zain, membuka langsung kegiatan tersebut secara resmi mewakili Sekretaris Daerah. Forum ini menghadirkan seluruh perwakilan perangkat daerah pengampu pelayanan dasar serta perwakilan Tim Penerapan SPM dari tingkat kabupaten dan kota.
Saat membacakan sambutan tertulis Sekda, Ezeddin menegaskan bahwa pemenuhan pelayanan dasar merupakan amanat konstitusi yang wajib berjalan optimal. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus merasakan langsung dampak nyata dari program tersebut.
“Kita tidak boleh melihat SPM hanya sebagai kewajiban administratif ataupun sekadar pemenuhan indikator pelaporan saja. Esensi utamanya adalah memastikan masyarakat menerima pelayanan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan,” tegas Ezeddin di hadapan peserta forum.
Transformasi Pelayanan Publik Lewat Inovasi Digital Sumbar
Menurut Ezeddin, komitmen kuat dalam menjaga mutu pelayanan publik ini telah membuahkan hasil positif yang nyata. Provinsi Sumbar secara konsisten mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelaporan terbaik di Indonesia.
Berdasarkan data evaluasi nasional, Provinsi Sumbar mencatat Indeks Pencapaian SPM sebesar 95,65 persen dan menduduki peringkat ketiga nasional pada tahun 2022. Meskipun indeks sempat dinamis di angka 91,72 persen pada tahun 2023, performa daerah kembali melonjak tajam pada tahun 2024.
Pada tahun 2024 tersebut, capaian indeks Sumbar menyentuh angka 98,57 persen sekaligus mengantarkan provinsi ini meraih penghargaan Provinsi Terbaik I Regional Sumatera. Prestasi gemilang ini menjadi bukti nyata keseriusan jajaran aparatur pemerintah dalam mengawal hak-hak dasar masyarakat.
Keberhasilan Daerah Meraih Penghargaan Kinerja Pelaporan Terbaik
Menariknya, keberhasilan di tingkat provinsi ini juga berbanding lurus dengan capaian jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar. Sejumlah daerah sukses menunjukkan performa administrasi yang sangat impresif pada penilaian berkala tersebut.
Kota Padang berhasil mengamankan penghargaan sebagai Kota Terbaik I Regional Sumatera dalam hal penerapan program pelaporan pelayanan dasar. Pada saat yang sama, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga sukses membawa pulang penghargaan Terbaik III Kategori Wilayah Kepulauan.
Namun, Ezeddin mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri dengan tumpukan penghargaan tersebut. Jajaran pemprov justru menjadikan rentetan prestasi ini sebagai pijakan kuat untuk terus meningkatkan mutu tata kelola melalui teknologi.
Integrasi Data Real Time untuk Kebijakan Berbasis Bukti
Pemerintah daerah merancang aplikasi SAPA SPM sebagai dashboard berbasis website yang merangkum seluruh data capaian urusan wajib secara terpadu. Melalui sistem ini, kepala daerah bisa memantau enam urusan pelayanan dasar secara langsung demi menyusun kebijakan berbasis data nyata.
Hebatnya lagi, sistem inovasi digital spm sumbar ini sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi e-SPM milik Kementerian Dalam Negeri. Langkah sinkronisasi ini membuat proses pelaporan dan evaluasi kinerja antara pusat dan daerah berjalan jauh lebih cepat serta akurat.
Sementara itu, platform RUNDIANG SPM hadir sebagai ruang koordinasi digital interaktif untuk mengatasi kendala jarak geografis. Aplikasi ini mempermudah jalannya pembinaan, pemantauan, dan pemecahan masalah lapangan tanpa mengharuskan aparatur melakukan rapat tatap muka secara fisik.
Sebagai penutup, perwakilan Ditjen Bina Bangda Kemendagri menjelaskan bahwa agenda monev berkala ini memegang peranan sangat vital. Tim teknis pusat memanfaatkannya untuk mengevaluasi laporan terkini, menetapkan target mutu layanan tahun 2026, sekaligus merancang target makro untuk periode 2027 mendatang.(ar)
