Sumatera Barat, seriusnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyambut hangat kedatangan Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026).
Mahyeldi menyematkan deta, penutup kepala khas Ranah Minang, kepada menteri sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada tamu daerah. Pertemuan formal yang berlangsung santai tersebut langsung membahas sejumlah agenda strategis mengenai kelestarian lingkungan hidup regional.
Menteri Lingkungan Hidup menjadwalkan kunjungan kerja di Sumbar selama dua hari berturut-turut. Pemerintah daerah fokus mengarahkan pembicaraan pada optimalisasi potensi perdagangan karbon perhutanan sosial yang tersebar luas di berbagai wilayah Sumbar. Langkah strategis ini bertujuan memadukan perlindungan ekologi alam dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Mahyeldi Paparkan Potensi Hutan Sosial Sumbar
Dalam obrolan di Ruang VIP tersebut, Mahyeldi memaparkan langsung data capaian dan keunggulan program perhutanan sosial di daerahnya. Ia menegaskan bahwa skema pengelolaan hutan ini terbukti ampuh menjaga kelestarian ekosistem vegetasi Sumbar. Di sisi lain, masyarakat lokal juga bisa memetik keuntungan finansial lewat aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.
Masyarakat adat dan kelompo tani hutan memanfaatkan kawasan tersebut untuk berbagai sektor produktif. Mereka mengembangkannya menjadi area budidaya komoditas lokal, destinasi ekowisata, hingga penyedia jasa lingkungan. Mahyeldi berharap penuh agar jajaran pemerintah pusat terus memberikan dukungan regulasi dan anggaran untuk penguatan program ini.
Jumhur Jelaskan Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon
Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyambut positif pemaparan komprehensif dari orang nomor satu di Sumbar tersebut. Jumhur menilai Sumbar memiliki peluang emas untuk memimpin pasar perdagangan karbon melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Potensi besar ini tersimpan rapat pada kawasan hutan adat serta lahan hijau yang dikelola langsung oleh komunitas masyarakat.
Ia menjelaskan secara rinci bahwa kawasan hutan yang terjaga akan dihitung unit karbonnya terlebih dahulu. Petugas akan mendata cadangan karbon tersebut sebelum mendaftarkannya ke Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Setelah terverifikasi dan masuk sistem, unit karbon ini siap meluncur ke pasar komersial.
Perusahaan atau lembaga global yang menghasilkan emisi industri nantinya wajib membeli unit karbon ini sebagai bentuk kompensasi. Jumhur mengingatkan bahwa proses ini membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang matang di daerah. Oleh karena itu, kementerian akan segera menyiapkan serangkaian pelatihan khusus bagi jajaran pemda dan masyarakat setempat.
Sinergi Pengelolaan Sampah dan Penanaman Pohon
Selain urusan karbon, menteri juga membawa agenda padat lain selama berada di bumi Minangkabau. Jumhur bersiap meninjau langsung inovasi pengelolaan sampah terpadu yang berbasis kawasan pada beberapa titik. Aktivitas kedinasan juga mencakup aksi penanaman pohon serentak untuk memperluas kawasan hijau di Sumbar.
Puncaknya, Menteri LH akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) khusus yang membahas tuntas permasalahan lingkungan hidup regional. Agenda ini melibatkan seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat guna menyamakan persepsi kebijakan. Sinergi kuat ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola sampah yang lebih modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Melalui momentum kunjungan kerja ini, Pemprov Sumbar optimis kolaborasi bersama Kementerian LH berjalan lebih progresif. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan instrumen perdagangan karbon sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru warga. Pelestarian hutan tidak lagi sekadar menjaga pohon, melainkan juga mendatangkan kemakmuran nyata bagi masyarakat.(ar)
