Sumatera Barat, seriusnews.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan SPMB Sumbar 2026 transparan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Ia memastikan pemerintah menjalankan seluruh proses secara objektif, terkomputerisasi, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Mahyeldi menyampaikan hal itu saat meninjau langsung pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026). Ia memantau proses verifikasi berkas jalur prestasi yang mencakup kategori akademik dan non-akademik.
Mahyeldi Pantau Langsung Verifikasi SPMB Bukittinggi
Mahyeldi meninjau langsung setiap tahapan seleksi di lapangan dan memastikan panitia menjalankan aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta calon peserta didik dan orang tua melengkapi seluruh dokumen sebelum mendaftar.
Ia menjelaskan bahwa sekolah akan melanjutkan proses penerimaan ke jalur domisili setelah jalur prestasi selesai. Pemerintah daerah menetapkan sistem domisili sesuai wilayah masing-masing sekolah.
Untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, pemerintah menetapkan wilayah domisili meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sekolah lain mengikuti pembagian wilayah sesuai ketentuan resmi pemerintah daerah.
Sistem Terkomputerisasi Pastikan Seleksi Tanpa Intervensi
Mahyeldi menegaskan pemerintah menggunakan sistem terkomputerisasi untuk menilai seluruh pendaftar secara objektif. Sistem tersebut memproses data secara otomatis sehingga tidak memberi ruang bagi intervensi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjaga integritas sistem penerimaan siswa baru dengan ketat. Mereka memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan prestasi dan persyaratan yang berlaku.
Mahyeldi juga mencontohkan penerapan aturan yang sama untuk semua pihak. Ia mengungkapkan bahwa anaknya tidak lolos seleksi sekolah negeri karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan sistem.
Ia juga menyebut anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren setelah tidak lolos seleksi sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa sistem bekerja tanpa pengecualian.
“Semua peserta mendapat perlakuan yang sama. Tidak ada perlakuan khusus,” tegas Mahyeldi. Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin memastikan proses berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mahyeldi juga mengajak orang tua tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu. Ia mendorong orang tua memilih sekolah sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pemprov Sumbar Perluas Akses Pendidikan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperluas akses pendidikan melalui penguatan sekolah swasta dan pondok pesantren. Pemerintah juga mendorong masyarakat mendukung pembangunan sekolah baru di wilayah dengan kebutuhan tinggi.
Selain itu, Pemprov Sumbar menjalankan Program Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota untuk menjangkau anak dari keluarga kurang mampu. Program ini membuka akses pendidikan yang lebih merata.
Pemerintah juga mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang terpusat di SMA Negeri 8 Padang. Program ini menjangkau siswa di berbagai daerah agar tetap bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan lokasi.
Mahyeldi menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan siswa di sekolah tertentu. Ia menekankan bahwa semua anak di Sumatera Barat harus memperoleh kesempatan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas.(ar)
