Kota Padang, seriusnews.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi Kota Padang tahun 2026 menjadi langkah penting untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah memanfaatkan hasil sensus sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi nyata masyarakat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan hal itu saat memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang di Lapangan Upacara Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Data Akurat Menentukan Arah Kebijakan
Fadly menegaskan pemerintah membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk menentukan langkah pembangunan. Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia.
Pemerintah akan menggunakan hasil sensus untuk menyusun berbagai program ekonomi. Program tersebut mencakup stimulus ekonomi, pengelolaan perizinan usaha, pengembangan UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Data dari Sensus Ekonomi ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang dibuat berpotensi tidak tepat sasaran,” kata Fadly.
Ia juga menilai perencanaan memegang peran besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Karena itu, pemerintah perlu membangun perencanaan berdasarkan data yang benar dan terukur.
“Saya selalu meyakini bahwa 50 persen keberhasilan ditentukan oleh perencanaan, dan komponen terbesar dalam perencanaan adalah data,” ujarnya.
Fadly menjelaskan manfaat sensus tidak hanya mendukung kebutuhan pemerintah. Data yang terkumpul juga membantu pemerintah membaca kebutuhan pelaku usaha secara lebih tepat.
Pemerintah kemudian dapat menyusun program yang relevan dengan kondisi lapangan. Langkah ini di harapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
BPS Kerahkan Ratusan Petugas
Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti, menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
BPS mengerahkan 608 petugas mitra sensus dan 42 personel internal untuk menjalankan pendataan di seluruh wilayah.
Petugas mendata berbagai sektor usaha, mulai dari usaha besar, usaha rumahan, hingga usaha berbasis digital. Mereka mengumpulkan informasi tentang jenis usaha, produksi, omzet, tenaga kerja, dan karakteristik usaha lainnya.
Dessi menekankan bahwa partisipasi masyarakat menentukan kualitas hasil sensus. Karena itu, BPS mengajak warga menerima petugas dan memberikan informasi secara jujur.
BPS juga memastikan perlindungan terhadap seluruh data yang masyarakat berikan selama proses pendataan berlangsung.
“Kami mengusung slogan TIR, yakni Terima petugas, Isi dengan benar dan jujur, serta Rahasia. Data yang di berikan masyarakat di jamin kerahasiaannya,” ujar Dessi.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah ingin membangun basis data ekonomi yang lebih kuat. Data tersebut akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang efektif, memperkuat sektor usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Padang.(ar)
