Sumatera Barat, seriusnews.id – Harga Pertamax 17.000 menjadi perhatian publik setelah harga BBM non-subsidi jenis Pertamax naik menjadi Rp17.000 per liter sejak 10 Juni 2026.
Kenaikan ini langsung memicu diskusi di masyarakat Sumatera Barat karena berdampak pada biaya energi dan aktivitas transportasi.
Isu tersebut mengemuka dalam talkshow “Peta Isu” Info Sumbar pada Jumat (19/6/2026). Pebri Anita Sari memandu acara yang menghadirkan tiga narasumber dari pemerintah, industri energi, dan akademisi untuk membahas penyebab serta dampak kenaikan harga BBM.
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, menjelaskan bahwa kenaikan Pertamax terjadi karena harga minyak mentah dunia jenis Brent dan WTI meningkat. Ia menegaskan bahwa situasi geopolitik internasional memicu tekanan pada pasar energi global.
Helmi menyebut Pertamina sempat menahan kenaikan harga selama beberapa bulan. Namun, perusahaan akhirnya menyesuaikan harga pada 10 Juni 2026 agar tetap mengikuti kondisi keekonomian.
“Pertamina sudah menahan harga beberapa bulan agar tidak naik. Pada 10 Juni baru dilakukan penyesuaian sesuai harga keekonomian. Harga juga bisa turun jika harga minyak dunia turun,” ujar Helmi.
Helmi juga menjelaskan perbedaan harga Pertamax di Sumatera Barat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ia menyebut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen menjadi salah satu faktor utama.
Pemerintah daerah menetapkan tarif tersebut melalui Perda tahun 2023. Kebijakan ini membuat harga BBM non-subsidi di Sumbar lebih tinggi dibanding daerah dengan tarif pajak lebih rendah.
“Di Aceh dan beberapa provinsi lain tarifnya lebih rendah, jadi harga di Sumbar memang lebih tinggi,” kata Helmi.
Pertamina jaga pasokan dan distribusi energi
Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Barat I, Faris Asmariza, menegaskan bahwa Pertamina mengikuti mekanisme pasar dalam penetapan harga BBM non-subsidi sesuai Kepmen ESDM 245/2022. Ia memastikan perusahaan tetap menjaga distribusi dan ketersediaan energi di Sumbar.
Faris menjelaskan bahwa konsumsi BBM non-subsidi di Sumatera Barat hanya mencapai 15–20 persen. Sementara itu, sekitar 80 persen masyarakat masih menggunakan Pertalite dan 96 persen Solar masih bersubsidi.
“Sekitar 80 persen masyarakat masih menggunakan Pertalite, dan 96 persen Solar masih bersubsidi. Kami memastikan pasokan tetap aman,” ujarnya.
Pertamina juga menambah pasokan Pertalite untuk mengantisipasi pergeseran konsumsi masyarakat. Faris mencatat konsumsi BBM di Sumbar meningkat secara tahunan, terutama dari sektor niaga dan penindakan distribusi solar ilegal.
Dosen Universitas Negeri Padang Universitas Negeri Padang, Doni Satria, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi akan meningkatkan biaya distribusi barang dan transportasi. Ia menekankan pentingnya kebijakan penyeimbang agar dampak kenaikan tidak menekan daya beli masyarakat.
Diskusi dalam program “Peta Isu” juga menyoroti perlunya respons kebijakan yang lebih adaptif terhadap fluktuasi harga energi global.
Talkshow “Peta Isu” akan terus membahas isu kenaikan Pertamax melalui kanal YouTube @infosumbartv. Program ini mengulas penyebab, dampak, dan solusi dari berbagai perspektif untuk memberikan gambaran lebih luas kepada publik.(ar)
