Pemprov Sumbar Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Bentuk Satgas di Daerah

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 19 Juni 2026 - 05:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Mahyeldi Ansharullah langsung menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk membentuk Satuan Tugas.( poto : padangkita.com )

Gubernur Mahyeldi Ansharullah langsung menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk membentuk Satuan Tugas.( poto : padangkita.com )

Sumatera Baratm, seriusnews.id – Pengawasan bbm subsidi kini menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah antrean panjang kendaraan terus terjadi di berbagai SPBU.

Pemerintah melihat kondisi ini mengganggu mobilitas warga dan memperlambat aktivitas ekonomi di daerah.

Gubernur Mahyeldi Ansharullah langsung menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi.

Satgas ini akan mengawasi distribusi Solar dan Pertalite secara lebih ketat di wilayah masing-masing.

Pemda Diminta Aktif Awasi Distribusi BBM

Mahyeldi menyampaikan instruksi tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM Subsidi di Auditorium Gubernuran, Padang. Ia mengumpulkan bupati dan wali kota se-Sumbar bersama Forkopimda, perwakilan Pertamina, serta Hiswana Migas.

Ia menegaskan pemerintah daerah harus turun langsung mengawasi distribusi BBM subsidi di lapangan. Ia juga meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi agar penyaluran BBM tepat sasaran.

Baca Juga :  Wali Kota Padang Lepas Tugas Komandan Kodaeral II

“Pengawasan harus berjalan terpadu supaya BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Mahyeldi.

Antrean SPBU Ganggu Aktivitas Warga

Pemerintah Provinsi Sumbar menilai antrean panjang di SPBU tidak lagi menjadi persoalan kecil. Kondisi itu sudah memengaruhi aktivitas masyarakat dan memperlambat pergerakan ekonomi di sejumlah daerah.

Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor. Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat ikut memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.

Pemerintah mulai menerapkan pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari sejak 1 April 2026. Kebijakan ini membantu menjaga ketersediaan pasokan dan memperbaiki distribusi BBM subsidi.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan pengawasan diperketat karena petugas masih menemukan berbagai pelanggaran di lapangan.

Baca Juga :  Pemprov Sumbar Raih Penghargaan 2026, Mahyeldi Tegaskan Evaluasi Kinerja

Modus Penyalahgunaan BBM Masih Terjadi

Helmi menyebut pelaku penyalahgunaan BBM subsidi terus mengembangkan berbagai modus. Ia menjelaskan ada kendaraan yang dimodifikasi, tangki yang diperbesar, hingga penggunaan barcode tidak sesuai dokumen resmi.

Ia juga menemukan praktik rekayasa kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi melebihi ketentuan. Kondisi ini mengurangi jatah masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Modus ini terus berkembang, sehingga kami memperkuat pengawasan di SPBU,” ujarnya.

Seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar menyatakan komitmen memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah masing-masing. Mereka juga menjalankan Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 1 Tahun 2026 tentang pengendalian distribusi BBM subsidi.

Pemprov Sumbar bersama Pertamina dan Hiswana Migas memperkuat inspeksi lapangan dan meningkatkan sistem pelaporan.

Pemerintah berharap langkah ini menekan penyalahgunaan, mengurangi antrean SPBU, dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat.(ar)

Berita Terkait

Vasko Ruseimy Resmi Jabat Waketum BPP HIPMI Periode 2026–2029
Pemko Pariaman Fasilitasi KPR FLPP untuk ASN hingga Tenaga Kontrak
Kementerian PU Kebut 108 Proyek Pemulihan Bencana Sumatera Barat
PLN Sumbar Edukasi Warga Palangki Cegah Bahaya Listrik Rumah Tangga
Bibit Siklon 96S Picu Cuaca Ekstrem di Indonesia Hari Ini
OJK Resmi Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota
Wisatawan Hilang di Pantai Cermin Pariaman Ditemukan Meninggal
Remaja 15 Tahun Tenggelam di Sungai Mega Permai Padang Saat Mandi
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:03 WIB

Vasko Ruseimy Resmi Jabat Waketum BPP HIPMI Periode 2026–2029

Sabtu, 21 November 2026 - 15:54 WIB

Pemko Pariaman Fasilitasi KPR FLPP untuk ASN hingga Tenaga Kontrak

Sabtu, 21 November 2026 - 14:36 WIB

PLN Sumbar Edukasi Warga Palangki Cegah Bahaya Listrik Rumah Tangga

Sabtu, 21 November 2026 - 14:24 WIB

Bibit Siklon 96S Picu Cuaca Ekstrem di Indonesia Hari Ini

Jumat, 20 November 2026 - 16:06 WIB

OJK Resmi Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Limapuluh Kota

Berita Terbaru

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengunjungi kampus PUtech di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pendidikan

Lulusan Saga Saja Plus Pariaman Langsung Bekerja di BUMN

Sabtu, 21 Nov 2026 - 15:59 WIB

Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Padang resmi mengetok palu kesepakatan ini dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Jumat (20/11/2026).(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Ini Prioritas Utamanya

Sabtu, 21 Nov 2026 - 14:47 WIB