Jambi, seriusnews.id – Jumlah hotspot karhutla provinsi jambi menembus angka 3.632 titik sejak awal Januari hingga 22 Agustus 2026. Oleh karena itu, lonjakan titik panas ini mendorong semua pihak untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Selain itu, laporan Satgas menunjukkan pergerakan api sangat masif dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, petugas mendeteksi 199 titik panas yang tersebar di delapan wilayah pada 23 Agustus 2026.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meminta petugas mempercepat langkah penanganan api. Beliau menekankan pentingnya kecepatan verifikasi lapangan agar titik panas tidak membesar.
Tiga Wilayah Menjadi Prioritas Utama Penanganan Karhutla
Sebab, data Satgas mencatat tiga kabupaten menjadi penyumbang titik panas terbesar di Jambi. Wilayah Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi menyumbang 60 persen dari total hotspot.
Oleh sebab itu, Ivan meminta pemerintah daerah memfokuskan sumber daya pada daerah rawan tersebut. Petugas harus memperkuat patroli dan armada pemadam di wilayah dengan tekanan tertinggi.
Meskipun demikian, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi kini telah mencapai 658,29 hektare. Akibatnya, Muaro Jambi mencatat kerusakan lahan terluas dibanding kabupaten lainnya.
Sementara itu, kondisi kebakaran lahan mulai memicu penurunan kualitas udara di beberapa wilayah. Bahkan, Indeks Standar Pencemar Udara di Muaro Jambi sudah masuk kategori tidak sehat.
Maka dari itu, Dinas Kesehatan dan sekolah perlu mengambil langkah mitigasi untuk melindungi warga. Selanjutnya, kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia membutuhkan perlindungan ekstra dari paparan asap.
Kesiapan Armada Pemadam Udara dan Penegakan Hukum
Namun, kendala teknis sempat mengganggu kesiapan armada pemadam udara di lokasi kebakaran. Pasalnya, dua helikopter pemadam tidak dapat beroperasi karena menjalani proses perawatan rutin.
Oleh karena itu, Ivan mendorong pemda berkoordinasi dengan BNPB untuk menyiapkan rencana cadangan armada. Langkah ini penting agar proses pemadaman udara tidak terhambat saat eskalasi meningkat.
Di sisi lain, aparat kepolisian terus menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saat ini, petugas telah menangani 62 kasus hukum dan menetapkan delapan orang tersangka.
Meski begitu, penegakan hukum tetap harus berjalan beriringan dengan pemetaan lokasi rawan kebakaran. Lebih lanjut, petugas perlu mengawasi area yang sering mencatatkan kemunculan titik panas berulang.
Optimalisasi Posko Darurat dan Sinergi Seluruh Elemen
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiagakan 81 posko darurat di berbagai titik. Selanjutnya, Ivan meminta seluruh posko terhubung dalam satu sistem komando digital yang terintegrasi.
Dengan demikian, integrasi data mempercepat personel terdekat untuk langsung bergerak menuju koordinat api. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan tindakan menjadi kunci utama mencegah kebakaran meluas ke pemukiman warga.
Selain pemerintah, perusahaan swasta di sekitar area rawan wajib menyiagakan tim pemadam internal. Di samping itu, pengelola kawasan harus memastikan ketersediaan embung air dan peralatan pemadam dalam kondisi siap pakai.
Akhirnya, DPRD Provinsi Jambi berjanji akan terus mengawal kesiapan anggaran penanganan bencana. Pada dasarnya, sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi penentu keberhasilan pengendalian kebakaran hutan tahun ini.(ar)
