Mahasiswa Demo di DPR RI, Tuntut BBM hingga MBG, DPR Janjikan Tindak Lanjut Aspirasi

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 22 Juni 2026 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil DPR RI, Saan Mustopa saat menyampaikan hasil audiensi dengan mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.( poto : kompas.com )

Wakil DPR RI, Saan Mustopa saat menyampaikan hasil audiensi dengan mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.( poto : kompas.com )

Jakarta, seriusnews.id – Aksi demo mahasiswa di DPR RI berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) sore hingga malam.

Mahasiswa dari berbagai kampus datang untuk menyuarakan tuntutan terkait ekonomi, program pemerintah, dan supremasi sipil.

Massa aksi berkumpul di depan Gedung DPR RI, Jl Jenderal Gatot Subroto. Mereka menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, terutama harga kebutuhan pokok dan distribusi BBM subsidi yang mereka nilai tidak stabil.

Perwakilan mahasiswa kemudian bertemu pimpinan DPR RI dalam audiensi tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa memimpin pertemuan tersebut.

Sejumlah pejabat DPR turut hadir, termasuk anggota Komisi III dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Dari pihak mahasiswa, hadir perwakilan HMI MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, dan beberapa kampus lain.

Setelah audiensi, pimpinan DPR dan mahasiswa langsung berjalan ke lokasi aksi. Mereka kemudian menyampaikan hasil pertemuan kepada massa yang masih bertahan di depan gedung DPR RI.

Tiga Tuntutan Utama Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Trisakti membawa konsep “Tritura Kembali” dengan tiga tuntutan utama. Mereka menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dan politik nasional.

Baca Juga :  Pertamina Pastikan Stok Pertalite Aman Meski Harga Pertamax Naik, Masyarakat Diminta Tak Panik

Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM, memperbaiki distribusi BBM subsidi, serta mengurangi pemborosan APBN.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengevaluasi pejabat publik yang dinilai tidak kompeten. Mereka juga meminta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perbaikan komunikasi publik pemerintah.

Pada tuntutan ketiga, mahasiswa menolak kebijakan yang mereka anggap melemahkan supremasi sipil. Mereka juga menolak praktik militerisme di ranah sipil dan meminta pembebasan tahanan politik.

Mahasiswa Universitas Esa Unggul juga menyampaikan empat tuntutan tambahan. Mereka menekankan audit program pemerintah, evaluasi PSN, serta penguatan fungsi pengawasan DPR RI.

Mahasiswa menyoroti kelangkaan BBM subsidi yang mereka nilai berdampak langsung pada kenaikan biaya hidup. Mereka menyebut masalah energi ikut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi berbagai program yang menggunakan anggaran negara, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah proyek strategis nasional.

DPR Sampaikan Respons dan Komitmen

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR menerima seluruh aspirasi mahasiswa. Ia menyatakan DPR akan meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada pemerintah sesuai fungsi pengawasan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. Ia menyebut stabilitas berpengaruh langsung terhadap kondisi masyarakat.

Baca Juga :  Prabowo Bahas Transformasi BUMN dan Optimalisasi Aset Negara Bersama Danantara

Dalam pertemuan itu, DPR menyampaikan hasil komunikasi dengan pemerintah terkait beberapa isu. DPR menyebut program MBG berpotensi mengalami efisiensi anggaran hingga Rp70 triliun pada 2027 setelah evaluasi tata kelola.

Untuk isu BBM, DPR menyampaikan bahwa Menteri ESDM berkomitmen segera mengatasi kelangkaan BBM subsidi dalam waktu singkat setelah komunikasi langsung dengan pimpinan DPR.

DPR juga menyoroti kasus hukum yang menjerat 16 mahasiswa Universitas Trisakti setelah aksi di Balai Kota Jakarta. DPR menyatakan akan mendorong penyelesaian kasus tersebut melalui Komisi III DPR RI.

Pimpinan DPR menyebut pembahasan lanjutan akan di lakukan dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kasus tersebut.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal seluruh janji yang di sampaikan dalam audiensi tersebut. Mereka menilai isu ekonomi, BBM, dan supremasi sipil tetap menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani.

Aksi di depan Gedung DPR RI itu menutup rangkaian demonstrasi dengan tekanan agar pemerintah tidak hanya merespons secara lisan, tetapi juga mengeksekusi kebijakan secara nyata di lapangan.(ar)

Berita Terkait

Pembangunan Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo Elelim Dipacu Tembus Pegunungan
PT Pertamina Resmi Menurunkan Harga BBM Nonsubsidi Mulai 1 Agustus 2026
Kementan Bongkar Sengketa Harga dan Mutu Beras Fortifikasi Stunting
Kemenko Pangan Akselerasi Penataan 13 Ribu Titik SPPG Program Makan Bergizi Gratis
BGN Prioritaskan Dapur Makan Bergizi Gratis di Daerah Stunting
Jembatan Musi V Kantongi Sertifikat Laik Fungsi Kementerian PU
Perry Warjiyo Mundur, Destry Damayanti Emban Tugas Gubernur BI
Jalan Tol Landasan Darurat Pesawat Tempur TNI AU Disiapkan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Pembangunan Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo Elelim Dipacu Tembus Pegunungan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 16:00 WIB

PT Pertamina Resmi Menurunkan Harga BBM Nonsubsidi Mulai 1 Agustus 2026

Jumat, 31 Juli 2026 - 06:27 WIB

Kementan Bongkar Sengketa Harga dan Mutu Beras Fortifikasi Stunting

Kamis, 30 Juli 2026 - 12:00 WIB

Kemenko Pangan Akselerasi Penataan 13 Ribu Titik SPPG Program Makan Bergizi Gratis

Kamis, 30 Juli 2026 - 08:00 WIB

BGN Prioritaskan Dapur Makan Bergizi Gratis di Daerah Stunting

Berita Terbaru

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak Praja IPDN asal Sumbar untuk bersiap menjadi birokrat masa depan yang berintegritas tinggi.(poto: padangkita.com).

Pemerintahan

Gubernur Mahyeldi Dorong Praja IPDN Sumbar Jadi Birokrat Adaptif

Kamis, 6 Agu 2026 - 23:59 WIB