Tanah Datar, seriusnews.id – Pemerintah mempercepat program huntap penyintas banjir Tanah Datar sebagai bagian dari pemulihan pascabencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Pemerintah telah merampungkan 60 unit hunian tetap (huntap), dan masyarakat kini menempati rumah tersebut untuk memulai kembali kehidupan setelah banjir bandang dan bencana hidrometeorologi.
Saat ini, pemerintah juga mempercepat pembangunan kawasan huntap terpadu di Nagari Rambatan. Kawasan itu akan menambah 79 unit rumah dengan target penyelesaian sekitar dua bulan.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menempatkan pembangunan huntap sebagai salah satu program prioritas. Program ini memberi kepastian tempat tinggal sekaligus membantu warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Penyintas Mulai Menata Kehidupan Dengan Hunian Tetap Baru
Hunian tetap memberi harapan baru bagi penyintas banjir bandang yang melanda Tanah Datar pada 2024. Kehadiran rumah baru membuat banyak keluarga kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
Salah seorang penyintas, Dedi Burzal, mengaku keluarganya kini merasa lebih aman setelah menempati huntap tersebut. Ia juga menilai fasilitas yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Rumah ini nyaman, fasilitas juga sudah lengkap. Kami merasa terbantu karena setelah bencana akhirnya memiliki tempat tinggal yang lebih aman,” ujar Dedi saat ditemui, Senin (29/6/2026).
Pemerintah menghadirkan huntap bukan hanya untuk menyediakan rumah. Program itu juga memberi kesempatan kepada masyarakat agar kembali mandiri dan membangun perekonomian keluarga.
Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur Dan Sektor Pertanian Daerah
Selain membangun huntap, pemerintah mempercepat pemulihan berbagai infrastruktur yang menopang aktivitas masyarakat. Langkah tersebut bertujuan memulihkan layanan publik dan memperlancar mobilitas warga.
Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan anggaran sekitar Rp897 miliar hingga 2026. Pemerintah memakai anggaran tersebut untuk memperbaiki jalan, jaringan irigasi, saluran air, dan berbagai infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.
Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp52 miliar untuk memulihkan sektor pertanian. Dana itu mendukung optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi perpipaan maupun nonperpipaan, serta pengembangan lahan nonrawa.
BNPB bersama BPBD Kabupaten Tanah Datar menyediakan sekitar Rp112 miliar untuk membangun dua jembatan di kawasan Singgalang dan Tanjung Alam. Kedua lembaga itu juga memanfaatkan anggaran tersebut untuk memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan.
Pemerintah menargetkan akses jalan nasional di kawasan Lembah Anai kembali beroperasi penuh pada akhir Juli 2026. Langkah itu akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat distribusi logistik.
Rekonstruksi Berjalan Bersamaan Dengan Upaya Mitigasi Bencana Berkelanjutan
Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menegaskan perusahaan terus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat terdampak.
Menurut Win, pembangunan huntap tidak hanya menghadirkan bangunan fisik. Hunian tetap juga menjadi fondasi bagi masyarakat untuk kembali menata kehidupan.
“Sebagai perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat Sumatera Barat, PT Semen Padang berkomitmen mendukung setiap upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kami berharap pembangunan hunian tetap ini tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi awal kebangkitan masyarakat untuk kembali beraktivitas, membangun perekonomian keluarga, dan menatap masa depan dengan optimistis,” kata Win Bernadino.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana. Mulai dari pembangunan huntap, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Semua dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Selain membangun huntap dan infrastruktur dasar, pemerintah juga mempercepat pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi. Dari 10 unit yang direncanakan, pemerintah telah menyelesaikan dua unit, sedangkan proses pembangunan delapan unit lainnya masih berlangsung.
Pemerintah berharap infrastruktur pengendali sedimen itu mampu mengurangi risiko banjir bandang dan aliran material saat curah hujan tinggi. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin menjaga keberlanjutan proses pemulihan di Kabupaten Tanah Datar.(ar)
