Sumatera Barat, seriusnews.id — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kelangkaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar bukan karena kelangkaan stok. Sebaliknya, ia menilai masalah utama timbul akibat kendala teknis dalam proses pengiriman di lapangan.
Oleh karena itu, Pemprov Sumbar terus membenahi rantai penyaluran bahan bakar tersebut. Langkah ini bertujuan agar distribusi BBM bersubsidi Sumbar benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak secara merata.
Evaluasi Mendalam Pasokan Energi Dan Kendala Lapangan
Sebelumnya, Mahyeldi menyampaikan pencerahan ini saat memimpin rapat evaluasi di Auditorium Gubernuran pada Selasa (21/7/2026). Selain itu, ia mengungkapkan hasil koordinasi intensif bersama BPH Migas dan Pertamina.
Hasil rapat tersebut membuktikan bahwa pasokan Bio Solar di depot penampungan sebenarnya dalam kondisi aman. Akan tetapi, hambatan pada jalur pengiriman membuat masyarakat masih kesulitan mendapatkan bahan bakar di beberapa lokasi.
Modus Penyalahgunaan Barcode Dan Tangki Modifikasi Kendaraan
Sementara itu, tim pemantau lapangan menemukan berbagai bentuk kecurangan yang merusak tata kelola bahan bakar. Misalnya, sejumlah oknum nekat memakai satu kode barcode secara berulang untuk mengisi beberapa kendaraan berbeda.
Bahkan, petugas juga menemukan kasus mobil yang sengaja merombak kapasitas tangki bahan bakar mereka. Akibatnya, pemilik kendaraan modifikasi tersebut bisa menyerap Bio Solar melebihi batas kuota harian.
Pengawasan Ketat SPBU Melibatkan Aparat Penegak Hukum
Menanggapi fenomena tersebut, Gubernur mengusulkan langkah tegas guna mengencangkan pengawasan di setiap SPBU. Selanjutnya, ia mendorong Pertamina dan BPH Migas agar menggandeng personel TNI serta Polri secara langsung.
Sebab, kehadiran aparat penegak hukum di lapangan tentu akan mempersempit ruang gerak para penimbun BBM. Dengan demikian, kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci penting untuk menjamin keadilan bagi seluruh pengguna BBM bersubsidi.
Akhirnya, sinergi antara pemerintah, BPH Migas, Pertamina, dan aparat keamanan diharapkan dapat mengakhiri masalah antrean panjang. Pemprov Sumbar pun optimistis bahwa pengawasan berkelanjutan ini akan mengembalikan kelancaran penyaluran BBM di seluruh wilayah.(ar)
