Sumatera Barat, seriusnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan KUA-PPAS Sumbar 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan dokumen tersebut sebagai pedoman utama untuk mengarahkan kebijakan fiskal yang mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat inklusi sosial, dan menjaga ketahanan pangan.
Mahyeldi mengatakan pemerintah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah juga menyesuaikan arah kebijakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pembangunan.
Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Penyusunan Kebijakan Fiskal Tahun Depan
Mahyeldi menjelaskan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 mencapai 3,37 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Menurutnya, tekanan ekonomi global dan nasional memicu perlambatan tersebut. Selain itu, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem mengganggu aktivitas produksi, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Di sisi lain, pemerintah berhasil meningkatkan sejumlah indikator pembangunan sosial. Angka kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa.
Pemerintah juga menekan Indeks Gini Rasio hingga 0,280. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 77,27 dan tetap melampaui rata-rata nasional.
Mahyeldi menilai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu menjaga daya tahan rumah tangga. Program tersebut juga berhasil menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Pemprov Sumbar Percepat Transformasi Ekonomi Berbasis Nagari Dan UMKM
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”
Pemerintah akan mempercepat transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM. Selain itu, pemerintah akan memperluas akses layanan dasar serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Mahyeldi menegaskan pemerintah menerapkan prinsip money follows program dalam setiap kebijakan anggaran. Prinsip tersebut memastikan belanja daerah benar-benar mendukung program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pemerintah juga mengarahkan anggaran untuk memperkuat mitigasi bencana dan mempercepat pemulihan pascabencana. Langkah tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Barat.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 kami susun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” kata Mahyeldi.
Pemprov Targetkan PAD Meningkat Dan Belanja Lebih Produktif Daerah
Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Pemerintah mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar, membangun infrastruktur tangguh bencana, mengembangkan sektor pariwisata, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Selain itu, pemerintah akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas wilayah, mempercepat investasi, mengendalikan inflasi, serta mengembangkan ekonomi hijau agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan.
Pemerintah memperkirakan pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp5,77 triliun. Pemerintah juga menghitung kebutuhan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun.
Setelah menghitung komponen pembiayaan daerah, pemerintah memperkirakan APBD Sumbar 2027 mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Sumbar menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(ar)
