Agam, seriusnews.id – Pemerintah Kabupaten Agam terus berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi keadaan darurat di wilayahnya. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah melakukan penguatan mitigasi bencana Agam melalui sektor ketahanan pangan. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan logistik masyarakat selalu aman ketika terjadi kondisi kritis.
Daerah yang berada di Sumatera Barat ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar guna merealisasikan program tersebut. Dana berwujud cadangan pangan ini menyasar penyediaan ratusan ton beras yang siap disalurkan kapan saja. Pemerintah daerah mengandalkan pasokan ini sebagai langkah cepat penyelamatan warga saat bencana alam melanda.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, Rosva Deswira, memberikan penjelasan mendalam mengenai proyeksi logistik ini. Beliau menyampaikan bahwa seluruh anggaran operasional tersebut bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah telah mematangkan perencanaan agar pemanfaatan dana berlangsung secara efektif dan efisien.
Pengadaan Ratusan Ton Beras Untuk Logistik Bencana
Pihak dinas akan memfokuskan sebagian besar dana tersebut untuk membiayai pengadaan 120 ton beras berkualitas. Sementara itu, sisa anggaran yang ada akan mengalir untuk membiayai berbagai kebutuhan pendukung logistik lainnya. Skema ini diharapkan mampu menyempurnakan manajemen rantai pasok pangan darurat di Kabupaten Agam.
Pemerintah Kabupaten Agam nantinya menitipkan dan menyimpan seluruh cadangan beras tersebut di gudang Perum Bulog. Kerja sama penyimpanan ini bertujuan menjaga kualitas komoditas pangan agar tetap prima sebelum tersalurkan kepada masyarakat. Manajemen logistik terpadu seperti ini mempermudah proses mobilisasi bantuan saat situasi darurat terjadi di lapangan.
Penyaluran beras cadangan ini menyasar dua kondisi krusial yang kerap mengancam stabilitas daerah, yaitu bencana alam dan kelangkaan pangan. Kehadiran stok yang memadai menjadi jaminan bahwa pemenuhan pangan masyarakat tidak akan terganggu. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh warga terdampak langsung mendapatkan bantuan tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
Regulasi Badan Pangan Nasional Menjadi Acuan Utama
Kebijakan pengadaan komoditas pokok ini bersandar pada regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Secara spesifik, Pemkab Agam mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025. Peraturan tersebut memuat tentang Perubahan atas Peraturan Bapanas Nomor 15 Tahun 2023 terkait Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
Berdasarkan formulasi perhitungan jumlah penduduk dalam aturan tersebut, Kabupaten Agam wajib memiliki minimal 112 ton beras. Kewajiban kuota ini menjadi standar baku operasional bagi setiap daerah untuk melindungi warga dari ancaman kelaparan. Pemkab Agam secara proaktif melampaui ambang batas tersebut demi memberikan perlindungan ekstra yang lebih aman.
Instansi terkait sengaja menaikkan target volume pengadaan hingga menyentuh angka 120 ton beras pada tahun ini. Keputusan menaikkan volume cadangan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menganticipasi skenario terburuk akibat perubahan cuaca. Langkah antisipatif tersebut sekaligus meminimalisasi risiko kekurangan pasokan di tengah tingginya potensi bencana hidrometeorologi.
Menunggu Penetapan Harga Beras Dari Pemerintah Pusat
Kendati anggaran sudah siap, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan belum mengeksekusi proses belanja komoditas di pasar. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu surat keputusan resmi mengenai penetapan harga beras per kilogran dari Bapanas. Langkah kehati-hatian ini penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Rosva menegaskan pihak dinas segera memulai proses pengadaan sesaat setelah lembaga pusat merilis standar harga resmi. Percepatan administrasi ini menjadi prioritas utama agar tangki cadangan pangan daerah kembali terisi penuh secepatnya. Komitmen ini sekaligus memotong waktu tunggu logistik yang berpotensi menghambat penanganan darurat di lapangan.
Saat ini, kondisi riil gudang logistik milik Pemerintah Kabupaten Agam di Perum Bulog sedang mengalami penyusutan drastis. Stok beras yang tersisa di fasilitas penyimpanan tersebut tercatat hanya menyisakan kurang lebih 800 kilogram. Padahal, kapasitas tangki cadangan pangan Agam sebelumnya sempat menyentuh angka total hingga 22 ton.
Penyusutan stok dalam jumlah besar ini terjadi akibat penyaluran masif untuk menanggulangi dampak bencana hidrometeorologi. Gelombang cuaca ekstrem tersebut sebelumnya sempat melanda beberapa titik di Kabupaten Agam pada akhir November 2025 lalu. Distribusi cepat kala itu berhasil menyelamatkan ribuan warga yang terisolasi akibat banjir dan tanah longsor.
Melihat kondisi cadangan yang kian menipis, pemerintah daerah langsung merancang skema darurat demi mengamankan situasi jangka pendek. Pemkab Agam akan segera melayangkan surat permohonan bantuan tambahan beras kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Opsi kontingensi ini menjadi solusi paling rasional apabila bencana alam kembali melanda wilayah Agam dalam waktu dekat.(ar)
