Sumatera Barat, seriusnews.id – Saat ini Kepolisian Daerah Sumatera Barat menegaskan komitmen polda sumbar tingkatkan pengawasan internal untuk membasmi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Langkah tegas ini menyasar seluruh personel tanpa memandang pangkat ataupun jabatan di lingkungan kepolisian.
Oleh karena itu, Polda Sumbar memastikan proses hukum tetap berjalan bagi setiap anggota yang terbukti melanggar aturan tersebut. Pihaknya bahkan tidak ragu mengajukan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi para pelanggar.
Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menyampaikan penegasan tersebut secara langsung pada Minggu (19/7). Sebab, ia menuntut seluruh jajaran agar senantiasa menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat umum.
Selain itu, Djati meminta personel menjauhi narkoba karena pelanggaran tersebut sangat mencederai citra kepolisian. Akibatnya, perbuatan menyimpang oknum polisi dapat merusak kepercayaan publik yang sedang terus dibangun.
Langkah Tegas Pengawasan Internal Polda Sumatera Barat
Untuk mengantisipasi potensi pelanggaran oleh anggota, Polda Sumbar kini memperketat sistem pengawasan internal. Misalnya, langkah preventif ini mencakup pelaksanaan tes urine secara berkala di seluruh satuan kerja.
Di sisi lain, tim internal juga rutin menggelar inspeksi mendadak ke berbagai markas komando daerah. Selanjutnya, pimpinan satuan menjalankan pengawasan berjenjang guna memantau perilaku anggota setiap hari.
Oleh sebab itu, Kapolda menginstruksikan para jajaran pimpinan untuk memperkuat pembinaan mental para bawahannya. Mulai dari pimpinan instansi Polres hingga Kapolsek wajib bertanggung jawab atas kedisiplinan anggotanya.
Dengan demikian, penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi yang berlaku. Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa kepolisian memang tidak melindungi anggota yang melakukan kejahatan.
Ketegangan Sanksi Pemecatan Bagi Polisi Nakal
Namun demikian, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengulang kembali peringatan kerasnya mengenai sanksi pemecatan tidak menghormati. Pasalnya, ia memastikan tidak ada ruang kompromi bagi siapa pun yang bermain-main dengan narkotika.
Maka dari itu, proses penindakan hukum berjalan secara transparan dan objektif tanpa diskriminasi kedudukan. Singkatnya, sikap diskresi tidak berlaku untuk pelanggaran berat yang merugikan nama baik instansi ini.
Selain tindakan hukum, Polda Sumbar terus mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat dan bersih dari zat terlarang. Oleh karena itu, saling mengingatkan antaranggota menjadi kunci utama dalam menjaga integritas jajaran kepolisian daerah.
Pada akhirnya, Kapolda berharap seluruh personel mempertahankan sikap profesional serta disiplin tinggi saat bertugas. Anggota kepolisian harus fokus menjalankan peran utama sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Upaya Membangun Kepercayaan Publik Secara Berkelanjutan
Memang, pemberantasan peredaran narkoba harus berawal dari pembersihan jajaran internal kepolisian terlebih dahulu. Sebab, lingkungan kerja yang bersih dari narkotika bakal memperkuat kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, Polda Sumbar konsisten menjalankan pembinaan serta penegakan aturan secara berkesinambungan. Pada dasarnya, upaya ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan institusi yang makin berintegritas dan profesional.
Melalui penindakan ini, institusi kepolisian berharap langkah tersebut mampu memberikan efek jera bagi seluruh personel. Sebab, kesadaran tinggi anggota menjadi fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang maksimal.
Bahkan, pemeriksaan berkala terus berlangsung di seluruh unit kerja wilayah Sumatera Barat secara acak. Hasilnya, kepolisian berkomitmen menutup rapat segala celah penyalahgunaan narkotika di lingkungan polda.(ar)
