Padang Panjang, seriusnews.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menunjukkan komitmen penuh untuk mempercepat proyek strategis nasional di wilayahnya. Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran pembangunan Tol Padang Pekanbaru Sicincin khususnya seksi Sicincin-Bukittinggi. Langkah ini menjadi angin segar bagi kelanjutan proyek konektivitas di Sumatra Barat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas instansi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat pada Selasa (14/7/2026). Rapat koordinasi ini menghadirkan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, PT Hutama Karya, serta para kepala daerah yang memiliki wilayah lintasan trase jalan tol. Semua pihak duduk bersama demi menyamakan persepsi dan mempercepat eksekusi di lapangan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Dedi Tri Hariadi, memimpin langsung jalannya pertemuan penting tersebut. Rapat intensif ini secara khusus membahas penyelesaian kendala teknis, status pembebasan lahan, hingga penyempurnaan trase jalan tol. Kejati Sumbar memandang sinergi antardaerah menjadi kunci utama kesuksesan proyek ini.
Sinergi Kepala Daerah Pacu Pertumbuhan Ekonomi Sumatra
Dedi Tri Hariadi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah wajib membangun sinergi yang solid demi kelancaran proyek. Kehadiran infrastruktur modern ini akan menjadi katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat di tengah tantangan global yang dinamis. Konektivitas yang lancar mampu membuka isolasi daerah dan menggairahkan perekonomian warga.
Pihak Kejaksaan meminta dukungan penuh dari para bupati dan wali kota untuk mengawal proyek ini hingga tuntas. Pembangunan jalan tol ini merupakan wujud nyata kepedulian bersama dalam memajukan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan publik yang lebih besar.
Demi kelancaran proyek, tim lintas instansi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan bakal bekerja ekstra solid. Tim gabungan ini mengemban tugas untuk memastikan seluruh status lahan bersih dari segala bentuk kendala hukum. Langkah preventif ini bertujuan agar masalah regulasi tidak mengganggu pengerjaan fisik di lapangan.
Solusi Trase Kubang Putih dan Pintu Keluar
Kabar baik juga datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang menghadiri rapat tersebut. Andre mengungkapkan bahwa dua hambatan utama pembangunan tol saat ini telah menemui titik terang yang melegakan. Para pemangku kebijakan kini sudah mendapatkan formula penyelesaian terbaik untuk mengatasi polemik jalur tol.
Pemerintah berhasil menyelesaikan kendala terkait dinamika trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan jalur guna menghindari konflik sosial dan teknis yang berkepanjangan. Pengalihan ini menjadi solusi paling logis demi mengejar target waktu pengerjaan.
Selain itu, tim teknis juga telah menyepakati desain baru untuk pintu keluar (exit tol) di wilayah Padang Panjang. Skema baru ini menjanjikan pengaturan arus lalu lintas kendaraan yang jauh lebih optimal di masa depan. Perubahan desain ini bertujuan untuk mencegah kemacetan dan memaksimalkan aksesibilitas kota.
Transparansi Ganti Untung Lahan Cegah Sengketa
Andre Rosiade mengingatkan pentingnya aspek keterbukaan dalam proses ganti untung lahan kepada masyarakat. Proses ganti rugi yang transparan dan adil menjadi kunci utama untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Pemerintah daerah harus tetap menempatkan komunikasi yang baik dengan warga pemilik lahan sebagai prioritas utama.
Anggota legislatif ini menambahkan bahwa konektivitas yang lebih baik antara Sumatra Barat dan Riau akan memangkas biaya logistik secara signifikan. Penurunan biaya angkut barang ini otomatis akan mendongkrak daya saing produk lokal di pasar regional. Selain sektor logistik, industri pariwisata Sumbar juga akan merasakan dampak positif yang masif.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyebutkan pengerjaan ruas jalan tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayah Padang Panjang berjalan aman. Sejauh ini, tim di lapangan tidak menemukan kendala sosial maupun teknis yang berarti. Hubungan yang harmonis dengan warga setempat membuat progres di Padang Panjang relatif stabil.
Pemko Padang Panjang siap memberikan dukungan total sesuai dengan kewenangan daerah yang berlaku. Hendri berharap semua pihak terus menjaga sinergi erat antara pemerintah pusat, pemda, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya. Kerja sama yang solid ini menjadi modal utama agar masyarakat dapat segera menikmati jalan tol ini tepat waktu.(ar)
