Bukit Tinggi, seriusnews.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bukittinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Bukittinggi, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa demo DPRD Bukittinggi untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kebijakan nasional yang mereka nilai memengaruhi kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Massa berangkat dari Lapangan Wirabraja sekitar pukul 15.00 WIB lalu berjalan menuju gedung DPRD. Sepanjang aksi, mereka membawa spanduk berisi tuntutan dan menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Mahasiswa Soroti Kenaikan BBM dan Program MBG
Ketua Aliansi Mahasiswa Bukittinggi, Keni Savina, mengatakan mahasiswa mengangkat beberapa isu utama dalam aksi tersebut.
Mereka menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta pengesahan Undang-Undang Polri.
Keni menjelaskan mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program MBG karena mereka menilai program itu berpotensi menambah beban fiskal negara.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Mereka juga menilai kondisi tersebut menekan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Dalam orasi, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat. Mereka menyoroti kelompok berpenghasilan rendah sebagai pihak yang paling terdampak oleh situasi ekonomi saat ini.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memberi perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, pedagang, serta pekerja sektor informal. Menurut mereka, kelompok tersebut menghadapi tekanan ekonomi paling besar.
Selain berorasi, massa menyerahkan dokumen tuntutan kepada anggota DPRD Kota Bukittinggi. Mereka meminta DPRD ikut mengawal aspirasi hingga tingkat nasional.
Minta DPRD Awasi Dampak Kenaikan BBM
Mahasiswa meminta DPRD Kota Bukittinggi memantau dampak kenaikan harga BBM di daerah. Mereka juga meminta DPRD memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, terutama Pertalite dan Solar.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Polri. Mereka juga meminta pemerintah mengkaji ulang Program Koperasi Merah Putih agar tidak memicu pemaksaan pembentukan koperasi dan tidak berbenturan dengan koperasi yang telah berjalan.
Mahasiswa menekankan pentingnya transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, mengatakan DPRD akan meneruskan tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Zulhamdi, DPRD Kota Bukittinggi akan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat Provinsi Sumatera Barat sebelum pembahasan berlanjut di tingkat nasional.
Ia juga mengatakan DPRD akan menentukan sikap melalui pembahasan bersama seluruh anggota dewan. Menurutnya, keresahan yang disampaikan mahasiswa juga menjadi perhatian DPRD terhadap kondisi nasional saat ini.
Setelah menyampaikan tuntutan, mahasiswa dan perwakilan DPRD menggelar diskusi terbuka. Aksi berlangsung tertib dan damai hingga berakhir sekitar pukul 18.00 WIB.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari UIN Bukittinggi, UFDK, ITB-HAS, Universitas Mohammad Natsir, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.(ar)
