Padang, seriusnews.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menjadikan Kota Padang sebagai daerah percontohan nasional pemulihan bencana. Penetapan ini merujuk pada kecepatan dan kualitas tata kelola rehabilitasi wilayah yang dinilai sangat berhasil.
Tim monitoring Satuan Tugas Pusat mengapresiasi pencapaian tersebut saat meninjau lokasi pembangunan Hunian Tetap di Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026). Peninjauan lapangan ini di hadiri oleh Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.
Rombongan pejabat Kemendagri menyaksikan secara langsung progres penanganan bencana di kawasan tersebut. Kehadiran tim pusat ini didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, dan Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Dasbor Satgas Pusat Catat Kemajuan Terstruktur Padang
Pemerintah Kota Padang membuktikan keseriusan penanganan bencana lewat eksekusi program pemulihan yang sangat terstruktur. Tim Satgas Pusat memantau langsung kinerja daerah melalui dasbor khusus yang mengukur 38 indikator pemulihan bencana.
Hasil pemantauan dasbor menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang unggul pada seluruh sektor penilaian. Keberhasilan ini mencakup kelancaran pembangunan Hunian Tetap dan Hunian Sementara, ketepatan distribusi dana tunggu hunian, hingga penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, Pemko Padang juga sukses menjalankan program pemulihan lahan sawah warga yang terdampak. Pemerintah daerah mempercepat kegiatan rehabilitasi dan normalisasi sungai untuk mencegah ancaman bencana susulan di masa depan.
Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengagumi ritme kerja Pemerintah Kota Padang dalam menuntaskan target rehabilitasi. Pihaknya menilai Provinsi Sumatra Barat, khususnya Kota Padang, bergerak jauh lebih cepat di banding daerah terdampak lainnya.
Alokasi Anggaran TKD Tambahan Mempercepat Pembangunan Huntap
Kota Padang saat ini memikul tanggung jawab membangun target Hunian Tetap tertinggi di Sumatra Barat. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan lebih dari 500 unit hunian, atau setara seperempat dari total target seluruh provinsi.
Pemerintah Kota Padang menopang pencapaian besar ini dengan perencanaan matang dan penyediaan lahan yang terukur. Langkah strategis ini mengandalkan dukungan dana Transfer ke Daerah tambahan sebesar Rp371,85 miliar serta sinergi bersama yayasan kemanusiaan Buddha Tzu Chi.
Pemerintah memusatkan pembangunan 340 unit Hunian Tetap khusus di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka. Sebanyak 39 unit di antaranya kini memasuki tahap penyelesaian akhir dan siap huni pada akhir bulan ini.
Kastorius Sinaga menegaskan bahwa perencanaan matang Sekda Kota Padang membuat eksekusi lapangan berjalan sangat mulus. Tim pusat melihat kesesuaian sempurna antara target perencanaan dan kondisi nyata di lokasi pembangunan.
Aksi Solidaritas Kemanusiaan Padang Bantu Pemulihan Aceh
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mendorong percepatan realisasi dana TKD tambahan. Pihaknya ingin masyarakat penyintas bencana segera menikmati manfaat nyata dari alokasi anggaran pusat tersebut.
Horas Maurits mengapresiasi kejelian Pemko Padang dalam memanfaatkan alokasi TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar untuk pengadaan tanah. Kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan lembaga sosial terbukti mempercepat pemulihan ekonomi serta sosial masyarakat.
Pemerintah Pusat terus mengawasi penyaluran dana agar seluruh bantuan jatuh tepat sasaran kepada warga penerima manfaat. Kecepatan realisasi anggaran menjadi kunci utama agar penyintas bencana tidak menunggu terlalu lama.
Di luar keberhasilan pemulihan internal, Pemerintah Kota Padang juga menunjukkan aksi kepedulian sosial yang sangat luar biasa. Kota Padang menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp5 miliar untuk mendukung pemulihan bencana di tiga kabupaten Provinsi Aceh.
Menteri Dalam Negeri memberikan pujian khusus atas tingginya rasa solidaritas kemanusiaan jajaran Pemerintah Kota Padang. Kota Padang membuktikan bahwa status sebagai daerah terdampak tidak menghalangi niat untuk membantu wilayah lain.(ar)
sumber: padangkita.com
