Jakarta, seriusnews.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI resmi mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape. Kebijakan ini menyusul terbitnya ketetapan baru dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan konsumsi produk tersebut.
Sebelumnya, MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Keputusan keagamaan ini langsung memicu respons cepat dari otoritas pengawas obat dan makanan di tanah air.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama tersebut. Namun, dalam ranah hukum negara, BPOM memilih jalur regulasi ketat ketimbang pelarangan total secara langsung.
Menurut Taruna, akar masalah yang membuat vape diharamkan terletak pada tingginya risiko penyalahgunaan di masyarakat, bukan semata-mata pada perangkat fisiknya. Oleh karena itu, lembaganya kini menyusun aturan teknis baru yang mengatur peredaran rokok elektrik serta berbagai zat adiktif terkait.
BPOM menyandarkan langkah pengetatan ini pada payung hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Status Penggunaan Vape dan Sanksi Administratif
Masyarakat masih boleh menggunakan vape secara legal di Indonesia meskipun pengawasannya meningkat drastis. Taruna menjelaskan bahwa negara tetap memberikan ruang peredaran selama pelaku usaha dan konsumen mematuhi seluruh koridor regulasi yang berlaku.
Sebagai bentuk penegakan hukum di lapangan, BPOM tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif bagi para pelanggar aturan peredaran. Petugas juga memiliki wewenang penuh untuk langsung menyita produk rokok elektrik yang tidak memenuhi standar keamanan maupun izin edar.
Sikap tegas pemerintah pusat ini sejalan dengan gelombang pembatasan yang mulai muncul di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, tengah menyiapkan aturan khusus untuk melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, mengisap vape.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga berencana melarang peredaran vape di wilayahnya. Pemerintah daerah setempat menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar para pedagang vape bisa segera beralih ke sektor usaha lain.
Ancaman Pidana Mati untuk Penyalahgunaan Narkotika
Fokus utama pengawasan BPOM kali ini menyasar praktik mencampur cairan vape dengan zat berbahaya atau narkotika. Modus penyelundupan narkoba melalui likuid rokok elektrik memang menjadi ancaman serius yang terus mengintai generasi muda.
Taruna memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang nekat memanfaatkan perangkat vape untuk mengonsumsi narkoba. Aparat penegak hukum bersama BPOM akan menindak tegas pelanggaran berat tersebut sesuai undang-undang kesehatan dan narkotika.
Ancaman hukuman bagi pelaku penyalahgunaan cairan vape berbahan narkotika tidak main-main. Para pelanggar bisa menghadapi vonis pidana penjara minimal 12 tahun hingga ancaman hukuman mati.
Melalui sinergi antara regulasi kesehatan dan penindakan hukum, pemerintah berharap ruang gerak peredaran zat adiktif ilegal semakin sempit. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada dan tidak sembarangan membeli cairan rokok elektrik yang tidak memiliki kejelasan asal-usul maupun izin resmi.(ar)
