Jakarta, seriusnews.id – BEM UBK menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Bung Karno itu menggerakkan massa ke Jalan Medan Merdeka Selatan untuk menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M Abdi Maludin, menjelaskan bahwa mahasiswa menyusun seluruh tuntutan melalui kajian internal dan diskusi lintas fakultas. Ia menegaskan mahasiswa menilai kondisi bangsa saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Abdi menyampaikan bahwa mahasiswa bergerak untuk menyuarakan koreksi terhadap sejumlah kebijakan yang mereka anggap perlu dievaluasi. Ia menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kesepakatan bersama antar-BEM di lingkungan kampus UBK.
Enam Tuntutan Mahasiswa UBK
Mahasiswa UBK membawa enam tuntutan utama dalam aksi tersebut. Mereka meminta pemerintah menghentikan sementara sekaligus mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, mahasiswa menuntut pemerintah meninjau ulang Undang-Undang Kepolisian RI. Mereka juga menolak praktik militerisme dan menegaskan pentingnya supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi.
Mahasiswa kemudian meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mereka juga menekankan pentingnya pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau.
Tuntutan terakhir menyasar kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena berdampak langsung pada masyarakat.
Pergerakan Aksi dari Kampus UBK
Abdi menjelaskan bahwa mahasiswa memulai pergerakan dari Kampus UBK di Cikini pada pukul 10.00 WIB. Setelah itu, massa bergerak menuju lokasi aksi pada pukul 10.30 WIB dan mulai menyampaikan orasi pada pukul 11.00 WIB.
Ia memperkirakan sekitar 200 mahasiswa ikut dalam aksi tersebut. Massa berasal dari BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FISIP, serta Fakultas Ilmu Komputer UBK.
Sejumlah BEM dari kampus lain seperti Universitas Pamulang dan Universitas Muhammadiyah Jakarta juga telah berkoordinasi. Namun, panitia masih mencatat kehadiran mereka sebagai kemungkinan.
Mahasiswa UBK telah mengirimkan pemberitahuan aksi secara digital kepada Polda Metro Jaya. Mereka mengikuti prosedur tersebut sebelum menggelar aksi di lapangan.
Pihak kepolisian kemudian memberikan imbauan agar massa aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan provokatif. Mahasiswa menegaskan mereka akan mematuhi imbauan tersebut selama aksi berlangsung.
Abdi juga menyatakan bahwa mahasiswa siap menunjukkan bukti komunikasi dengan aparat jika terjadi pengecekan di lapangan. Langkah itu mereka siapkan untuk memastikan transparansi kegiatan.
Mahasiswa UBK berharap pemerintah mengirimkan perwakilan untuk menemui massa aksi di lokasi. Mereka menilai dialog langsung penting untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Aksi ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa menyuarakan evaluasi kebijakan publik. Isu yang mereka angkat mencakup ekonomi, pendidikan, hingga regulasi kepolisian yang mereka anggap perlu dikaji ulang.
Laporan ini merujuk pada informasi yang disampaikan kepada Kompas.com melalui wawancara dengan pihak BEM UBK.(ar)
