Sumatera Barat, seriusnews.id – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mewajibkan seluruh pejabat struktural melahirkan inovasi pelayanan publik sumbar. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, serta meringankan berbagai urusan masyarakat secara langsung.
Mahyeldi menyampaikan instruksi tegas tersebut saat membuka kegiatan penilaian maladministrasi di Auditorium Gubernur Sumbar. Ia menekankan bahwa pelayanan berkualitas tidak boleh hanya bersandar pada prosedur administrasi semata.
Aparatur Pemerintah Harus Menyatu dan Pahami Kebutuhan Masyarakat
Mahyeldi menilai bahwa inovasi terbaik selalu lahir dari interaksi nyata antara pejabat dan warga. Karena itu, seluruh ASN wajib turun ke lapangan untuk memahami persoalan harian rakyat.
Kehadiran fisik dan empati pejabat menjadi kunci utama perbaikan kualitas layanan pemerintah. Ia menegaskan bahwa aparatur negara bertugas memberikan solusi konkret atas setiap kendala warga.
Gubernur juga menggeser indikator keberhasilan kinerja pelayanan di lingkungan Pemprov Sumbar. Menurutnya, ukuran kesuksesan bukanlah seberapa banyak laporan pengaduan yang masuk ke meja pejabat.
Keberhasilan sejati justru terlihat ketika jumlah keluhan masyarakat menurun secara signifikan. Kondisi tersebut menandakan bahwa masyarakat telah merasa puas terhadap kinerja aparatur pemerintah.
Selain itu, pelayanan prima secara otomatis memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi bakal mendorong tingkat kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban negara.
Masyarakat akan semakin rajin membayar pajak ketika mereka merasakan manfaat nyata pelayanan. Oleh sebab itu, sektor pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh dinas.
Ombudsman Beberkan Tantangan Integritas Serta Budaya Permisif Masyarakat
Pada acara yang sama, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution membeberkan tantangan pelayanan di Indonesia. Berdasarkan data EGDI 2024, posisi Indonesia masih tertahan di peringkat ke-64 dunia.
Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup meragukan. Fenomena ini menandakan bahwa penguatan integritas aparatur negara masih memerlukan perhatian serius.
Maneger juga menyoroti kebiasaan buruk masyarakat yang masih sering memberi uang rokok kepada petugas. Kebiasaan permisif seperti ini justru menyuburkan praktik korupsi di tempat layanan publik.
Padahal, sebagian besar layanan pemerintah daerah sudah berstatus gratis tanpa pungutan biaya. Budaya serba boleh tersebut harus segera dihentikan demi menciptakan sistem yang bersih.
Laporan Pengaduan Warga Berhasil Selamatkan Potensi Kerugian Miliaran
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengapresiasi tingginya partisipasi pengawasan dari warga lokal. Selama lima tahun terakhir, lembaganya telah menerima ribuan laporan pengaduan dari masyarakat.
Akses pengaduan masyarakat yang masuk bahkan sudah menembus angka ribuan interaksi. Tingginya angka tersebut membuktikan bahwa warga makin peduli terhadap kualitas layanan daerah.
Laporan pengaduan warga tersebut berhasil memicu berbagai tindakan korektif di unit kerja pemerintah. Ombudsman sukses mengawal penyerahan ribuan ijazah tertahan hingga pembenahan layanan rumah sakit.
Bahkan, interaksi aktif masyarakat berhasil menyelamatkan hak keuangan warga senilai Rp6 miliar pada tahun lalu. Angka pencapaian fantastis ini membuktikan pentingnya pengawasan publik yang konsisten.
Entry meeting penilaian kepatuhan tahun 2026 ini menjadi langkah awal perbaikan tata kelola Pemprov Sumbar. Pemerintah berharap kegiatan ini mampu menciptakan sistem layanan yang transparan, akuntabel, dan responsif.(ar)
