Sumatera Barat, seriusnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Kamis (25/6/2026). Melalui Gubernur Sumbar sidak SPBU, pemerintah memastikan distribusi BBM bersubsidi, terutama solar, berjalan sesuai aturan di tengah antrean panjang yang masih terjadi di beberapa daerah.
Mahyeldi turun ke lapangan bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto. Mereka memantau penyaluran BBM bersubsidi sekaligus memeriksa dugaan penyimpangan yang menghambat distribusi kepada masyarakat.
“Hari ini kita sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di SPBU. Antrean yang masih terjadi harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Mahyeldi.
Sidak Fokus Awasi Distribusi BBM Bersubsidi
Mahyeldi memeriksa aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU. Ia ingin memastikan petugas menyalurkan BBM bersubsidi sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM tidak bisa bergantung pada satu lembaga. Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum harus bekerja sama.
Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi harus diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, seluruh pihak perlu memperkuat pengawasan di lapangan.
Temuan Transaksi Anomali Jadi Sorotan Utama
Tim sidak menemukan indikasi transaksi yang tidak wajar di salah satu SPBU. Beberapa kendaraan dengan nomor polisi yang sama mengisi BBM bersubsidi berulang kali dengan pola transaksi yang hampir sama setiap hari.
Mahyeldi meminta Pertamina memanfaatkan sistem pemantauan transaksi secara maksimal. Ia juga meminta petugas menganalisis data secara rutin untuk menemukan transaksi yang mencurigakan.
“Kalau ada pola transaksi yang tidak wajar, tentu harus segera ditelusuri. Sistem yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyoroti praktik pelangsiran BBM bersubsidi yang masih terjadi. Ia meminta seluruh pihak segera menghentikan praktik tersebut agar distribusi berjalan lancar.
Gubernur Minta Satgas Daerah Bergerak Aktif
Mahyeldi meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Barat menjalankan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Instruksi itu mewajibkan pemerintah kabupaten dan kota membentuk sekaligus mengoptimalkan Satgas pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Satgas diharapkan memperkuat pengawasan hingga tingkat daerah.
“Kita ingin pengawasan di SPBU benar-benar berjalan. Keseriusan seluruh pihak akan terus kita pantau dan evaluasi karena tujuan utama kita adalah menjaga agar subsidi negara tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan timnya juga menemukan indikasi transaksi anomali di salah satu SPBU yang menjadi lokasi sidak. Karena itu, ia meminta Pertamina dan Hiswana Migas mengevaluasi transaksi harian secara rutin. Langkah tersebut akan mempercepat penanganan dugaan penyimpangan.
Helmi juga mengapresiasi salah satu SPBU di Kabupaten Solok yang mengawasi kendaraan yang di duga melakukan pelangsiran BBM bersubsidi. Menurutnya, pengawasan yang konsisten mampu menekan penyalahgunaan BBM subsidi.
Dalam sidak itu, Mahyeldi turut di dampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumbar Irwan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardiyanto, dan Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar Andree Algamar.(ar)
