Sumatera Barat, seriusnews.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung Sensus Ekonomi Sumbar 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Mahyeldi, partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Mahyeldi menyampaikan ajakan itu saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6/2026).
Menurut Mahyeldi, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena mampu menggambarkan kondisi dunia usaha secara menyeluruh. Hasil sensus akan membantu pemerintah menyusun program yang tepat sasaran sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha di Sumatera Barat.
Sensus Ekonomi Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan Daerah Berkualitas
Mahyeldi menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin pemerintah. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memotret perkembangan ekonomi daerah di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat, kemajuan teknologi digital, dan munculnya berbagai jenis usaha baru.
Ia mengatakan hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi usaha di Sumatera Barat. Pemerintah kemudian memanfaatkan data tersebut untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
Mahyeldi menjelaskan pemerintah memerlukan data ekonomi yang valid pada setiap tahapan pembangunan. Pemerintah memakai data tersebut untuk menyusun perencanaan, menjalankan program, melakukan pengawasan, dan mengevaluasi hasil pembangunan secara tepat.
Ia menambahkan pemerintah juga memanfaatkan hasil sensus untuk mengembangkan UMKM, membangun infrastruktur ekonomi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha di berbagai sektor.
Mahyeldi mengapresiasi BPS beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Barat. Ia menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan pendataan.
BPS Kerahkan Ribuan Petugas Laksanakan Pendataan Sampai Agustus 2026
BPS Provinsi Sumatera Barat mengerahkan 5.480 petugas sensus untuk melakukan pendataan lapangan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Sumbar terus memberikan dukungan agar seluruh tahapan sensus berjalan lancar.
Mahyeldi mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat membantu kelancaran pendataan. Ia berharap setiap responden menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Mahyeldi memastikan Undang-Undang melindungi kerahasiaan seluruh data masyarakat. BPS hanya memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan pemerintah akan mengolah hasil sensus menjadi berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah dapat merancang bantuan usaha, pelatihan, perbaikan pasar, hingga kemudahan perizinan berdasarkan data yang terkumpul.
Mahyeldi juga menyebut pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol komitmen bersama untuk menghadirkan data ekonomi berkualitas. Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha ikut menyukseskan seluruh proses pendataan.
Mahyeldi juga meminta para petugas sensus bekerja dengan penuh semangat, profesional, dan menjunjung tinggi integritas. Menurutnya, sikap tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
Wakil Kepala BPS Pastikan Sensus Tidak Berkaitan Dengan Pajak
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai pencanangan yang berlangsung bersamaan dengan kegiatan Car Free Day menjadi momentum yang tepat karena masyarakat sedang menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
Sonny menjelaskan Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. Daerah ini memiliki dominasi penduduk usia produktif serta lebih dari 715 ribu unit usaha yang sebagian besar bergerak pada sektor usaha mikro dan kecil.
Menurut Sonny, hasil sensus akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. Karena itu, ia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif agar sensus menghasilkan data yang lengkap dan akurat.
Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. BPS hanya memakai seluruh data untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Ia kembali mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan menyampaikan data secara benar. Data yang lengkap akan membantu pemerintah menyusun berbagai program pembangunan yang semakin tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan pelaku usaha ikut menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026.(ar)
